Berita

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal/Net

Politik

Presiden KSPI: Buruh Diberi Jalan Becek, Giliran TKA Dapat Karpet Merah

SELASA, 11 MEI 2021 | 09:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Larangan mudik yang mengakibatkan puluhan juta buruh tidak bisa pulang ke kampung halaman masing-masing dinilai sebuah ironi. Sebab, Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan India justru diperbolehkan masuk ke Indonesia bahkan dengan mencarter pesawat.

Begitu gambaran dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (11/5).

“Ironi. Ibaratnya buruh dikasih jalan tanah yang becek, tetapi TKA diberi karpet merah dengan penyambutan yang gegap gempita atas nama industri strategis,” kata Said Iqbal.

Situasi ini, kata Said Iqbal, diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang dari api. Menurutnya, pernyataan Menteri Tenaga Kerja hanya lip services semata. Sementara sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan sejauh ini pun sebatas retorika belaka.
 
Iqbal mengatakan, bagi buruh, datangnya TKA China dan India dengan menggunakan pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menciderai rasa keadilan. Apalagi terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor (bisa dipastikan mereka adalah buruh) dihadang di perbatasan-perbatasan kota.

“Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,” tegasnya.

Menurut Iqbal, kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta, bahwa omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bahwa pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang ter-PHK akibat pandemi.

“Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis,” ujar Said Iqbal.

“Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," sambungnya.

Akibatnya, kata dia, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis. Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah buruh kasar (unskill workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal Indonesia.

Atas dasar itu, Iqbal mengaku heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China tersebut justru para pejabat Republik Indonesia, bukan perusahaan pengguna TKA tersebut.

Selain itu, masih kata Iqbal, tidak pernah dijelaskan pula di perusahaan mana saja (nama PT-nya) para TKA tersebut bekerja.

Untuk itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut stop mendatangkan TKA China dan negara lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun.

“Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya menjadi, ‘setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja’,” tegasnya.

Di samping itu, Said Iqbal juga menyebutkan bahwa berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI, tercatat bahwa ada ratusan perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menaker tentang THR, yaitu THR harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan bilamana ada permasalahan maka harus dibayar H-1.

Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Karawang, Cirebon, Batam, Banjarmasin, Medan, Deli Serdang, Boyolali, Brebes, Pekalongan, Makasar, hingga Sumbawa. Perusahaan tersebut bergerak di sektor industri outsourcing PLN, tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, serta industri padat karya lainnya.

Padahal perusahaan tersebut mampu dan masih beroperasi. Tetapi sejauh ini tidak ada tindakan terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut.

“Kasus-kasus pembayaran THR yang tidak sesuai dengan suarat edaran Menaker bisa dijumpai di PT Pan Brothers di Boyolali, PT Agung Pelita Industrindo di Brebes, perusahaan tekstil di pekalongan, dan seluruh mayoritas outsourcing PLN di seluruh Indonesia serta perusahaan-perusahaan lain. Hal ini menjelaskan ketidakmampuan Menaker menegakkan aturan tentang THR,” tegasnya.

“Sudahlah mudik dilarang, TKA dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah pandemi dan lip services atau hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR. KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA,” demikian Said Iqbal.

Populer

Otto Hasibuan: Pertamina Menang Gugatan Rp 1,5 T dan 23 Juta Dolar AS Kasus Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan

Sabtu, 22 Januari 2022 | 12:57

Geruduk DPRD Jabar, Emak-emak Bentangkan Spanduk “Kaesang-Gibran Gate Harus Tuntas, Jika Tidak Jokowi Mundur”

Senin, 24 Januari 2022 | 13:31

Ketua Umum HMI: Pelaporan Balik Terhadap Ubedilah Badrun Adalah Tindakan Salah Kaprah dan Bodoh

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:17

Rizal Ramli: Pakde Jokowi, Tolong Jelaskan Siapa Akan Tinggal di Ibu Kota Negara Baru?

Senin, 17 Januari 2022 | 22:04

Soal Deklarasi Prabowo-Jokowi, Pengamat: Jika Maju Cawapres, Makin Kuat Jokowi Beda Kelas dengan SBY

Sabtu, 15 Januari 2022 | 17:54

Pesan untuk Ubedilah Badrun, Adhie Massardi: Bersiaplah Hadapi Segala Hal yang Tidak Masuk Akal Sekalipun

Minggu, 16 Januari 2022 | 06:55

Dosen UAI: Pelaporan Ubedilah Badrun Sepertinya untuk Menekan agar Cabut Laporan

Senin, 17 Januari 2022 | 08:27

UPDATE

Jadwal Pemilu 2024 Ditetapkan, PDIP dan Golkar Sumsel Siap-siap Tancap Gas

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:36

FDA Thailand Soal RUU Legalisasi Ganja: Boleh Tanam di Rumah Tapi Ada Syaratnya

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:32

Mahyudin Berharap Orang Kalimantan Ditunjuk Jadi Nakhoda Ibukota Baru

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:29

Gegara Omicron, Korsel Pecahkan Rekor Tertinggi Kasus Harian Covid-19

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:29

Soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Politikus Nasdem: Harus Dibongkar Tuntas!

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:18

Usai Persoalan Hak Cipta, Bendera Aborigin Bebas Dikibarkan di Australia

Selasa, 25 Januari 2022 | 09:13

Pandemi Jauh dari Usai, WHO: Jangan Anggap Omicron Akhir dari Permainan

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:58

Penuhi Janji Politiknya, Bupati Jember Mulai Perbaiki Warisan Jalan Rusak Hampir 1.000 Km

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:57

Profesor dari Unpad Berharap Indonesia Bisa Kembangkan Produk Asuransi Bencana Gunung Api

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:57

Merusak Citra DPR, Kok Azis Syamsuddin Cuma Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui?

Selasa, 25 Januari 2022 | 08:50

Selengkapnya