Mantan Pejabat Tinggi di kantor Perdana Menteri Thailand, Kobsak Pootrakool/Net
Mantan Pejabat Tinggi di kantor Perdana Menteri Thailand, Kobsak Pootrakool, mengingatkan agar pemerintah benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk mengekang gelombang keempat infeksi Covid-19, terutama mencegah penyebaran varian India yang mungkin masuk ke negara itu melalui perbatasan Myanmar.
Jika hal tersebut tidak dilakukan, Kobsak khawatir pinjaman tambahan untuk melawan wabah baru dan merehabilitasi ekonomi tidak akan terhindarkan.
"Pemerintah akan memiliki anggaran terbatas untuk melawan wabah Covid-19 baru karena utang publik saat ini semakin mendekati batas yang ditetapkan oleh kerangka kerja keberlanjutan fiskal negara bagian, yang membatasi utang publik sebesar 60 persen dari PDB," kata Kobsak, yang sekarang menjabat sebagai wakil presiden eksekutif senior Bank Bangkok.
Menurut Kobsak, gelombang keempat akan menyebabkan efek yang lebih drastis pada ekonomi Thailand, dan memaksa pemerintah untuk meminjam lebih banyak untuk merehabilitasi ekonomi.
Kobsak mengatakan pemerintah harus memprioritaskan untuk mengatasi gelombang ketiga infeksi dengan mempercepat administrasi vaksin, membuka kembali negara untuk pariwisata dan meluncurkan langkah-langkah untuk merangsang ekonomi dan investasi.
"Jika pemerintah berhasil menangani gelombang ketiga infeksi (Covid-19) dan vaksinasi berjalan sesuai rencana, pembukaan kembali negara untuk pariwisata yang dimulai dengan Phuket adalah mungkin," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (11/5).
Dia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan rencana manajemen vaksinasi yang saat ini berlaku untuk Phuket ke seluruh negeri juga, dengan mengatakan bahwa Phuket sekarang dapat mengelola tujuh juta dosis dalam tujuh hari.
"Kerja sama dari sektor swasta untuk menyediakan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk proses vaksinasi dan hubungan masyarakat akan diperlukan," tambahnya.
Sementara Kepala Kantor Pengelolaan Utang Negara (PDMO), Patricia Mongkhonvanit baru-baru ini mengatakan bahwa di tengah krisis ekonomi saat ini, pinjaman pemerintah sangat berperan dalam menopang perekonomian.
"Namun, pagu 60 persen yang ditetapkan sebagai bagian dari kerangka kesinambungan fiskal didasarkan pada kondisi ekonomi normal," katanya.
Tahun lalu, pemerintah telah mengeluarkan dekrit kerajaan untuk meminjam 1 triliun baht untuk merevitalisasi ekonomi yang dilanda virus.
Namun, bahkan dengan keputusan tersebut, rasio utang publik Thailand terhadap PDB diperkirakan akan tetap di bawah batas 60 persen - diperkirakan menjadi 57 persen pada akhir tahun fiskal 2021 - pada akhir September tahun ini.
Thailand telah berhasil menjaga angka utang publik terhadap PDB di bawah pagu kerangka keberlanjutan selama beberapa dekade dengan memberikan ruang dalam kebijakan fiskal bagi pemerintah untuk menahan guncangan ekonomi.
Tingkat utang publik sekitar 40 persen dari PDB sebelum pandemi muncul pada awal 2020.
Tinjauan terhadap kerangka keberlanjutan fiskal pemerintah dilakukan setiap tiga tahun dan pemeriksaan akan jatuh tempo tahun ini.
Wanchat Suwankitti, wakil sekretaris jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional (NESDC), mengatakan bahwa hingga 3 Mei, pemerintah telah mendukung 762,90 miliar baht untuk 283 proyek berdasarkan keputusan pinjaman 1 triliun baht.
"Dengan sisa 237 miliar baht, pemerintah akan memiliki ruang untuk menangani gelombang ketiga infeksi," katanya.
