Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Rocky Gerung: Sri Mulyani Tahu Jokowi Lakukan Pemborosan Anggaran, Harusnya Mengundurkan Diri

SENIN, 10 MEI 2021 | 21:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bendahara negara seharusnya tahu Presiden Joko Widodo kerap kali melakukan pemborosan anggaran.

Begitu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung dalam dialog interaktif yang diunggah akun Youtube Ahmad Yani Channel, Senin (10/5).

Pemborosan yang dimaksudkan Rocky, berkaitan dengan Presiden Jokowi yang hadir di acara pernihakan megah Atta Halilintar yang digealr di hotel.


Satu hal pokok yang disoroti Rocky adalah soal pengamanan. Pasalnya, Presiden Jokowi hadir di acara privat dalam waktu yang berdekatan dengan aksi teror di Mabes Polri.

"Tiga hari sebelumnya ada bom di Mabes Polri, itu artinya presiden potensi untuk diincar teroris sehingga perlu pengamanan ekstra ketat, itu berarti ada biaya negara dikeluarkan untuk tiga kali lipat pengamanan presiden," kata Rocky.

"Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa presiden melakukan pemborosan, semestinya dia mengundurkan diri atau tegur walau secara tidak langsung kehadiran presiden itu membebani anggaran," imbuhnya.

Tetapi, kata dia, jangankan menegur, Sri Mulyani malah diam tidak berkomentar sedikitpun.

"Tapi Sri Mulyani diam saja, itu pertanda dia bagian politik gorong-gorong, kan orang di gorong-gorong tidak kedengaran suaranya," cetusnya.

Sambungnya, jika tidak segera ditegur maka pemborosan pengamanan untuk acara tidak penting akan terus memakan APBN untuk membiayai operasional Paspampres.

"Nanti presiden diamananin siapa? Disponsori 9 naga? Kalau begitu korporasi boleh membiayai Paspampres," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya