Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Politisi PDIP Ini Minta Masyarakat Berpikir Jernih Tanggapi Kedatangan WNA China

SENIN, 10 MEI 2021 | 14:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kedatangan ratusan warga negara asing (WNA) asal China baru-baru ini perlu disikapi dengan jernih dan bijak. Sebab tak dipungkiri hingga kini, Indonesia masih cukup ketergantungan terhadap tenaga dari asing.

"Mengingat di masa pandemi saat ini, ketergantungan terhadap asing masih cukup tinggi, antara lain 90 persen bahan obat-obatan dan alat kesehatan kita masih impor, bahkan vaksin semunyanya impor. Ini kita butuh WNA untuk berkoordinasi, misalnya,” ucap anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/5).

Di sisi lain, politisi PDIP ini mendorong pemerintah memberlakukan screening ketat WNA yang akan masuk ke Indonesia sesuai dengan ketentuan Satgas Covid-19 dan juga melihat situasi dan kondisi negara WNA tersebut.


"Seperti saat ini, perlu kita waspada dan pantau negara mana yang mengalami lonjakan Covid-19 sehingga harus ekstra hati-hati, misalnya Thailand dan Malaysia yang mengalami lonjakan serius. Maka WNA dari sana harus kita screening ketat dan wajib mengikuti aturan masuk ke kita yakni wajib karantia 14 hari,” jelasnya.

Guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus positif pandemi Covid-19, Rahmad mendorong pemerintah mengontrol negara-negara sahabat mengenai laju pandemi negara masing-masing.

“Ini perlu dilakukan guna mengambil langkah dan putusan apakah kita tutup sementara atau diizinkan dengan ketentuan screening yang ketat bila masuk ke Indonesia,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya