Berita

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, diduga jadi salah satu pihak yang terjaring OTT KPK pada Minggu malam (9/5)/Net

Hukum

Dikabarkan Kena OTT, Harta Bupati Nganjuk Mencapai Rp 116 Miliar

SENIN, 10 MEI 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Jumlah kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bertambah, seiring kabar Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu malam (9/5).

Sebagai kepala daerah yang pernah menjadi pimpinan dan pemilik  berbagai perusahaan, Novi Rahman diketahui memiliki harta cukup banyak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tercatat di KPK, Senin (10/5), Novi Rahman diketahui memiliki harta Rp 116.897.534.669.

Rinciannya, Rahman memiliki 32 bidang tanah dengan luar bervariasi di sejumlah daerah seperti Nganjuk, Kediri, Jombang, Surabaya, hingga Jakarta Selatan.


Puluhan bidang tanah yang disebutkan sebagai hasil sendiri itu bernilai Rp 58.692.120.000.

Untuk kendaraan, Rahman tercatat memiliki 3 mobil. Total nilai mobil milik Bupati Nganjuk periode 2018-2023 itu Rp 764 juta.

Ia juga diketahui punya harta bergerak lain yang nilainya Rp 1,21 miliar. Kemudian mempunyai surat berharap senilai Rp 32.201.677.364.

Selain itu, Bupati Nganjuk yang diusung PKB, PDIP, dan Hanura itu tercatat memiliki harta berupa kas dan setara kas sebesar Rp 26.479.737.669. Rahman juga memiliki utang sebesar Rp 2,45 miliar.

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dikabarkan menjadi salah satu pihak yang ditangkap KPK dalam sebuah OTT pada Minggu malam (9/5).

Menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pihaknya kini tengah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah orang atau pihak yang diamankan.

"Diduga TPK (Tindak Pidana Korupsi) dalam lelang jabatan," ujar Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/5).

Sejaub ini status Rahman pun masih sebagai terperiksa. KPK akan menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT dalam waktu 1x24 jam ke depan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya