Berita

Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan/Net

Politik

WNA China Berdatangan Saat Larangan Mudik, Garda Bangsa: Memang Tidak Bisa Ditunda?

MINGGU, 09 MEI 2021 | 19:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keputusan pemerintah yang membuka pintu kedatangan warga negara asing (WNA) asal China sama saja melukai perasaan masyarakat Indonesia.

Terlebih keputusan tersebut berbanding terbalik dengan larangan bagi masyarakat dalam negeri untuk mudik lebaran 2021.

“Pemerintah saya pikir kurang bijak dan tidak sensitif, saat setiap orang yang mau keluar daerah dilarang sedemikian rupa, namun WNA yang berasal dari asal mula Covid-19 berdatangan ke negara kita," kata Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan kepada wartawan, Minggu (9/5).


Menurutnya, alasan kedatangan mereka untuk menangani proyek strategis nasional juga tidak tepat untuk dijadikan alasan.

“Mendesaknya proyek strategis nasional ini seperti apa sih? Umpama ditunda sampai setelah 17 Mei saat larangan mudik berakhir apakah akan mengguncang ekonomi Indonesia? Apalagi di antara rombongan WNA tersebut ada yang positif Covid-19,” tambah anggota DPR RI ini.

Ia pun meminta pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Dirinya menyinggung bagaimana pemerintah Inggris pada saat melarang atlet Indonesia bertanding di All England dan diminta karantina di hotel hanya karena satu pesawat dengan orang yang terjangkit Covid-19.

“Pemerintah Inggris lebih mantap dalam melindungi rakyatnya, kita ingin pandemi ini segera berakhir dan bisa beraktivitas seperti biasa. Maka, sikap tegas dan konsisten pemerintah sangat kita butuhkan," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya