Berita

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Gaduh Soal Bipang, Nasir Djamil: Presiden Harus Berjiwa Besar Untuk Minta Maaf

MINGGU, 09 MEI 2021 | 19:06 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pro-kontra terkait promosi makanan khas Kalimantan babi panggang ambawang yang disampaikan di momen ramdhan harus segera diklarifikasi oleh Presiden Joko Widood.

Politisi PKS, Muhammad Nasir Djamil bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo segera meminta maaf kepada masyarakat.

"Saya meminta presiden meminta maaf dan meralat pernyataannya itu. Itu lebih legowo dan lebih mengademkan suasana," tegas Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).


Permintaan maaf Jokowi kepada umat muslim di Indonesia dinilai akan lebih gentle dan mendapat respons positif serta otomatis dimaafkan oleh umat Islam.

"Presiden sendiri minta maaf, orang presiden kok yang menyampaikan. Presiden langsung yang meminta maaf, itu lebih berjiwa besar. Umat Islam pemaaf kok di negeri ini. Imam mesjid dipukul orang gila dimaafkan, apalagi ini," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Di sisi lain, ia meminta kepada anak buah Jokowi, baik di istana maupun kementerian tidak perlu mengeluarkan pernyataan apa pun yang akan menambah kegaduhan.

"(pembantu presiden) Tidak perlu lagi bilang, 'mas, Presiden begini', enggak usah," tegasnya.

Menurutnya, tak masalah jika promosi berbagai makanan dalam negeri, namun harus sesuai dengan situasi dan kondisi.

"Kalau misalnya di perayaan natal, mungkin ada orang yang mengonsumsi itu, monggo silakan," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya