Berita

Presiden Jokowi menyampaikan pesan larangan mudik/Repro

Politik

Gaduh Bipang, Cara Rezim Jokowi Alihkan Isu Kedatangan WNA China Ke Indonesia

MINGGU, 09 MEI 2021 | 17:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan kontroversial soal promosi babi panggang oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai cara untuk mengalihkan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang baru-baru ini bikin gaduh.

"Bisa jadi isu bipang dan radikalisme merupakan bagian dari pengalihan isu atas kedatangan warga negara China di Indonesia," ujar pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Pengalihan isu tersebut lantaran kedatangan WNA asal China telah melukai rakyat Indonesia. Sebab kedatangan WNA itu terjadi di tengah larangan mudik dan bepergian jauh kepada masyarakat dalam negeri.


"Seolah pemerintah lebih sayang kepada WN China daripada warga negaranya sendiri. Warga negara China diperbolehkan berlalu lalang datang ke Indonesia, tapi warga negara sendiri dilarang mudik yang cukup sakral di Indonesia," tandasnya.

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kedatangan WN China di Bandara Soekarno Hatta. Sedikitnya, ada 288 WN China yang masuk ke Indonesia secara bergelombang.

Tak berselang lama, video promosi bipang oleh Presiden Jokowi beredar dan ramai menuai polemik baru di tengah masyarakat.

Awalnya, presiden Jokowi membahas mengenai larangan mudik. Agar masyarakat yang tidak mudik bisa merasakan suasana kampung halaman, presiden pun menyarankan kepada masyarakat untuk memesan makanan khas daerah secara online.

Jokowi lantas menyebut nama sejumlah makanan, termasuk bipang atau babi panggang Ambawang.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah," ujar Jokowi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya