Berita

Presiden Jokowi menyampaikan pesan larangan mudik/Repro

Politik

Gaduh Bipang, Cara Rezim Jokowi Alihkan Isu Kedatangan WNA China Ke Indonesia

MINGGU, 09 MEI 2021 | 17:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan kontroversial soal promosi babi panggang oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai cara untuk mengalihkan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) asal China yang baru-baru ini bikin gaduh.

"Bisa jadi isu bipang dan radikalisme merupakan bagian dari pengalihan isu atas kedatangan warga negara China di Indonesia," ujar pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/5).

Pengalihan isu tersebut lantaran kedatangan WNA asal China telah melukai rakyat Indonesia. Sebab kedatangan WNA itu terjadi di tengah larangan mudik dan bepergian jauh kepada masyarakat dalam negeri.


"Seolah pemerintah lebih sayang kepada WN China daripada warga negaranya sendiri. Warga negara China diperbolehkan berlalu lalang datang ke Indonesia, tapi warga negara sendiri dilarang mudik yang cukup sakral di Indonesia," tandasnya.

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kedatangan WN China di Bandara Soekarno Hatta. Sedikitnya, ada 288 WN China yang masuk ke Indonesia secara bergelombang.

Tak berselang lama, video promosi bipang oleh Presiden Jokowi beredar dan ramai menuai polemik baru di tengah masyarakat.

Awalnya, presiden Jokowi membahas mengenai larangan mudik. Agar masyarakat yang tidak mudik bisa merasakan suasana kampung halaman, presiden pun menyarankan kepada masyarakat untuk memesan makanan khas daerah secara online.

Jokowi lantas menyebut nama sejumlah makanan, termasuk bipang atau babi panggang Ambawang.

“Bagi saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah, atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan Gudeg Jogja, Bandeng Semarang, Siomay Bandung, Pempek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan dan lain-lainnya, tinggal pesan. Dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah," ujar Jokowi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya