Berita

Aksi protes menolak kudeta militer dan mendukung pemerintahan sipil di Myanmar/Net

Dunia

Junta Myanmar Tetapkan NUG Bentukan Pemerintahan Sipil Yang Digulingkan Sebagai Kelompok Teroris

MINGGU, 09 MEI 2021 | 07:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Junta militer Myanmar telah menetapkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh tokoh-tokoh pemerintahan sipil yang digulingkan sebagai kelompok teroris.

Televisi negara MRTV pada Sabtu (8/4) mengumumkan bahwa NUG telah dianggap sebagai dalang dari aksi pemboman, pembakaran, dan pembunuhan.

"Tindakan mereka menyebabkan banyak terorisme di banyak tempat," kata pengumuman tersebut, seperti dikutip Reuters.


"Ada bom, kebakaran, pembunuhan dan ancaman yang menghancurkan mekanisme administrasi pemerintah," tambahnya.

NUG sendiri dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, bersama dengan tokoh-tokoh pro-demokrasi dan para aktivis. NUG menyebut junta yang melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil sebagai kekuatan teroris.

Pekan ini, NUG mengumumkan akan membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat.

Dengan dimasukkannya NUG sebagai kelompok teroris, maka junta dapat memberlakukan UU anti-terorisme. UU tersebut tidak hanya melarang keanggotaan kelompok, tetapi juga kontak dengan mereka.

Junta Myanmar telah merebut kekuasaan dari tangan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Sejak saat itu, aksi protes di seluruh negeri untuk menolak perebutan kekuasaan dimulai. Aparat keamanan membalas dengan penggunaan kekerasan.

Akibatnya, data dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik per Sabtu menyebutkan setidaknya 774 warga sipil meninggal dunia oleh kekerasan aparat, sementara 3.778 lainnya ditahan.

Kekacauan bukan hanya terjadi di tengah unjuk rasa, pertempuran bersenjata juga berkobar antara aparat dan kelompok pemberontak dari berbagai etnis minoritas di pinggiran Myanmar yang menolak perebutan kekuasaan.

Pemboman dilaporkan terjadi setiap hari. Sementara ribuan warga sipil berusaha untuk mencari perlindungan ke negara tetangga.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya