Berita

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jabar, Ketut Sustiawan/RMOLJabar

Politik

Soal Kehadiran Partai Ummat, PDIP Jabar: Enggak Ngaruh

MINGGU, 09 MEI 2021 | 01:05 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pembentukan sebuah partai merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang ingin berserikat. Sehingga, siapapun berhak membentuk dan mendirikan partai politik (parpol).

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jabar, Ketut Sustiawan, menanggapi pembentukan dan deklarasi Partai Ummat yang digagas Amien Rais.

"Silakan saja, siapa pun boleh mendirikan partai, tentu semuanya adalah warga Indonesia, untuk berkontestasi dalam Pileg itu sangat baik daripada bicara di luar aturan main. Kita tidak terganggu dengan kehadiran partai mana pun," kata Ketut di Kota Bandung, Sabtu (8/5).


Ketut mengaku belum memetakan sejauh mana pengaruh Partai Ummat di Jawa Barat. Namun menurut penilaiannya, keberadaan Partai Ummat tidak akan memberikan pengaruh terhadap eksistensi PDI Perjuangan.

"Keberadaan Partai Ummat di Jabar ini saya belum memetakan secara detail. Dan rasa-rasanya, kalau melihat dari irisan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis dan siapa pendiri Partai Ummat, rasanya tidak akan berpengaruh terhadap PDI Perjuangan," tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Menurutnya, PDIP memiliki pangsa suara yang berbeda dengan Partai Ummat. Sehingga, tak ada kekhawatiran adanya saling rebut suara dengan partai baru tersebut.

"Kami tentu bergerak dari seluruh lapisan terutama dari kelompok nasionalis terutama kaum marhaenis, dan kelompok-kelompok milenial itu tentu nanti yang menjadi rebutan," tuturnya.

Ketut menegaskan, pihaknya saat ini sedang fokus menyelenggarakan rangkaian program kerja. Sehingga enggan berkomentar lebih jauh terhadap keberadaan Partai Ummat.

"Sejauh mana itu bisa punya pengaruh kita lihat sajalah nanti, karena belum tahu juga, kita konsolidasi dulu internal yang paling penting. Kami tidak tepengaruh dengan keberadaan baik Partai Ummat atau partai lain yang ada," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya