Berita

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Mardani Ali Sera: Selain Parpol, Penentu Pilpres 2024 Adalah Jokowi

SABTU, 08 MEI 2021 | 14:58 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dihapuskannya gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2022 dan 2023 akan berpengaruh cukup besar pada peta politik menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Demikian dikatakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam webinar bertema “Capres 2024: Saling Intip Partai Politik”, pada Sabtu (8/5).

"Menurut saya, Pilpres 2024 masih open to discuss, yang menjadi game changer adalah tidak ada Pilkada di 2022 dan 2023," ujar Mardani.


Mardani menyebutkan, ada dua figur kepala daerah yang kepemimpinannya dipandang layak diusung dalam Pilpres.

Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Tetapi, lanjut anggota Komisi II DPR RI ini, baik Ganjar dan Anies akan diberatkan karena jabatan publik keduanya berakhir sebelum 2024.

"Mas Anies 2022 tidak lagi gubernur, Ganjar 2023 tidak lagi gubernur, jadi kalau nggak ada Pilkada, kalau nggak bisa stand out, 6 bulan saja tidak jadi gubernur ya miss over (lewat)," terangnya.

Dengan tidak adanya Pilkada, diyakini Mardani, figur paling kuat dalam mempengaruhi peta politik nanti adalah Presiden Joko Widodo.

Dalam pandangan Mardani, Jokowi akan menjadi puncak piramida dalam penunjukan pelaksana tugas kepala daerah jika pilkada benar dilaksanakan serentak pasca Pilpres 2024.

"Karena itu, menurut saya Pak Jokowi sangat kuat posisinya karena by law dengan tidak ada Pilkada kan (kepala daerah) kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur. Lalu gubernur ditetapkan oleh Kemendagri, tetapi baik gubernur dan kemendagri tetap di tangan Pak Jokowi," jelasnya.

"Jadi selain partai politik, posisi Pak Jokowi sangat menentukan siapa akan maju di 2024," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya