Berita

Partai Prima/Net

Politik

Punya Legalitas, Partai Prima Tepis Isu Kebangkitan Komunis

JUMAT, 07 MEI 2021 | 21:16 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Isu kebangkitan komunis seiring terbentuknya Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terbantahkan dengan legalitas yang diberikan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Prima, Maruf Asli Bhakti pun secara tegas membantah keras isu tersebut.

"Terkait dengan isu Prima adalah kebangkitan komunis, pertama saya tegaskan itu tidak benar dan kami sudah melakukan klarifikasi,” ucap Maruf saat ditemui di DPP Prima, Jakarta Pusat, Jumat (7/5).


Maruf mengakui bahwa di dalam partainya terdapat beberapa tokoh dari PRD. Namun PRD beberapa kali telah mengklarifikasi kabar miring tersebut. Di dalam Partai PRIMA sendiri memiliki kader dengan latar belakang aktivis Islam seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

“Itu menafikkan bahwa tudingan itu tidak benar, sehingga tidak perlu dikembangkan," imbuhnya.

Secara legal formal, lanjut Maruf, Prima telah mengantogi legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, yang artinya secara legal, konstitusi, dan perundang-undangan lolos menjadi partai yang tak memiliki basis komunis.

“Tidak mungkin dong diberi (legalities) kalau ada indikasi tudingan itu(komunis). Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa platform partai pertama kita mengusung isu kerakyatan, karena partainya rakyat, dan bisa menjadi penyambung lidah mereka, aspirasi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Prima juga concern terhadap isu kebangsaan yang saat ini tengah menjadi isu nasional, terutama sejumlah konflik yang memprihatinkan di Indonesia.

“PRIMA memberi solusi persoalan kebangsaan. Prima tak menutup mata mengenai persoalan keumatan, terkait juga dengan kondisi negara yang meningkatkan eskalasi isu-isu keagamaan, para tokoh agama yang masuk kasus-kasus terorisme, dan seterusnya,” katanya.

"Secara ideologi komunisme itu tidak ada. Ketika kita masuk pada persoalan ini jadi panjang ceritanya. Oleh karena itu agenda riil kebangsaan kita bagaimana memenangkan Pancasila, Indonesia harus prima,” tandasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya