Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterakan Buruh

JUMAT, 07 MEI 2021 | 17:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Omnibus law UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak berjalan sesuai harapan, yang awalnya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan buruh.

Begitu dikatakan anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon, dalam serial Roundtable Discussion of Omnibus Law Sesi II bertema "PHK Marak, Pesangon Rendah, Kerja Kontrak Merjalela", Jumat (7/5).

"Apakah dengan UU Cipta Kerja kesejahteraan buruh meningkat? Rasanya tidak demikian," ujar Fadli Zon.


Menrut Fadli, adanya UU Cipta Kerja justru menyebabkan persoalan baru bagi kelas buruh.

"Terbukti setelah sekian lama, kita tidak melihat UU Cipta Kerja ini menciptakan (lapangan) kerja. Tapi justru makin banyak pengangguran, PHK, persoalan pesangon dan outsourcing," terangnya.

Belum lagi, lanjutnya, belakangan ini angkatan kerja di Indonesia harus menerima kenyataan bahwa pemerintah justru menerima banyak tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.

"Soal masuknya tenaga kerja asing, kalau itu skill workers yang kemampuannya tidak bisa ditemui di tenaga kerja lokal, itu bisa kita maklumi," jelas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

"Tapi yang datang kan dalam skema donkey project, itu kan dipukul rata baik skill workers atau pekerja kasar, dan ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua," pungkasnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

KPK Panggil 13 Saksi Kasus Mantan Wamen Imipas Silmy Karim

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:22

Gugatan PT KSS, Ahli Nilai Keputusan Kemenhub Timbulkan Konsekuensi Hukum

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:21

Mengenal Taufik Hidayat, Lelaki Paling Kejam Abad Ini

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:12

Laporan HAM PBB Sebut Israel Sengaja Targetkan Anak-Anak Palestina

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:01

Jakarta 499 Tahun: Birokrasi Modern Belum Cukup Tanpa Perspektif HAM.

Rabu, 24 Juni 2026 | 12:00

BKKBN: 8,1 Juta Keluarga di Indonesia Berisiko Stunting

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:41

Kisah Mantri Perempuan BRI Tempuh Pegunungan Toraja untuk Layani Nasabah di Wilayah 3T

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:29

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:28

Prabowo Dianugerahi Lencana Emas Adi Bakti Tani-Nelayan Maha Utama

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:24

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Bupati Muara Enim Edison

Rabu, 24 Juni 2026 | 11:18

Selengkapnya