Berita

Ketua Harian PPKN, Tjetjep Muhammad Yasin/Net

Politik

Gus Yasin: Sesungguhnya Yang Berwawasan Kebangsaan Rendah Para Penilainya

JUMAT, 07 MEI 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi prasyarat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dipertanyakan Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN).

Menurut Ketua Harian PPKN, Tjetjep Muhammad Yasin, TWK hanya narasi yang bertujuan untuk menyingkirkan penyidik KPK yang bersih.

"Itu bagian dari upaya memandulkan KPK. Caranya menyingkirkan penyidik yang berkualitas dan berintegritas," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (7/5).


Gus Yasin menyayangkan, TWK tersebut harus menyingkirkan mereka-mereka yang berkualitas dan sudah menunjukkan integritasnya selama penanganan korupsi.

"Mereka harus tersingkir atau disingkirkan dari KPK. Saya dan mungkin banyak rakyat jadi berpikir, kalaulah yang berkualitas dan berintegritas sampai tersingkir dari KPK yang tentu sangat mungkin ingin membuat KPK mandul," tuturnya.  

Gus Yasin juga mempertanyakan pelaksana TWK tersebut. Sebab sejauh ini yang menjalankan TWK adalah lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerjasama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT, dan lain-lain. Sementara KPK hanya menerima hasilnya saja.

"Kita bayangkan kalaulah para penyidik KPK sudah membuktikan kualitas dan integritasnya mengemban amanah di KPK, terus dinilai wawasan kebangsaannya rendah. Maka, menurut saya yang patut dipertanyakan adalah wawasan kebangsaannya yang menilai. Saya malah berkeyakinan sesungguhnya yang berwawasan kebangsaan rendah para penilainya," tegasnya.

"Yang jelas, tidak ada dari mereka yang wawasan kebangsaannya mau mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Bukan yang shalat subuh pakai qunut dan tidak pakai qunut," sindir Gus Yasin.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya