Berita

Ketua Harian PPKN, Tjetjep Muhammad Yasin/Net

Politik

Gus Yasin: Sesungguhnya Yang Berwawasan Kebangsaan Rendah Para Penilainya

JUMAT, 07 MEI 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi prasyarat pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) dipertanyakan Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN).

Menurut Ketua Harian PPKN, Tjetjep Muhammad Yasin, TWK hanya narasi yang bertujuan untuk menyingkirkan penyidik KPK yang bersih.

"Itu bagian dari upaya memandulkan KPK. Caranya menyingkirkan penyidik yang berkualitas dan berintegritas," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Jumat (7/5).


Gus Yasin menyayangkan, TWK tersebut harus menyingkirkan mereka-mereka yang berkualitas dan sudah menunjukkan integritasnya selama penanganan korupsi.

"Mereka harus tersingkir atau disingkirkan dari KPK. Saya dan mungkin banyak rakyat jadi berpikir, kalaulah yang berkualitas dan berintegritas sampai tersingkir dari KPK yang tentu sangat mungkin ingin membuat KPK mandul," tuturnya.  

Gus Yasin juga mempertanyakan pelaksana TWK tersebut. Sebab sejauh ini yang menjalankan TWK adalah lembaga kepegawaian negara yakni BKN dengan bekerjasama dengan BIN, BAIS-TNI, BNPT, dan lain-lain. Sementara KPK hanya menerima hasilnya saja.

"Kita bayangkan kalaulah para penyidik KPK sudah membuktikan kualitas dan integritasnya mengemban amanah di KPK, terus dinilai wawasan kebangsaannya rendah. Maka, menurut saya yang patut dipertanyakan adalah wawasan kebangsaannya yang menilai. Saya malah berkeyakinan sesungguhnya yang berwawasan kebangsaan rendah para penilainya," tegasnya.

"Yang jelas, tidak ada dari mereka yang wawasan kebangsaannya mau mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila. Bukan yang shalat subuh pakai qunut dan tidak pakai qunut," sindir Gus Yasin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya