Berita

Anggota Komisi VII, Dyah Roro Esti/Net

Politik

Anggota Fraksi Golkar Ini Minta Komisi VII Dibubarkan, Alasannya Cuma Punya Satu Mitra Kerja

KAMIS, 06 MEI 2021 | 14:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi VII Fraksi Golkar, Dyah Roro Esti meminta pimpinan DPR RI untuk membubarkan Komisi VII saat rapat paripurna masa persidangan V, Kamis (6/5).

Tampak kecewa, ia mengutarakan isi hati sejumlah anggota Komisi VII lantaran hanya memiliki satu mitra kerja, yakni Kementerian ESDM.

“Seperti yang kita ketahui saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian yaitu Kementerian ESDM,” tegas Roro di ruang sidang paripurna, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Golkar ini mengaku sedih lantaran hanya satu kementerian yang menjadi mitra Komisi VII, yakni ESDM sedangkan Ristek sudah masuk di Komisi X bidang Pendidikan.

“Mengingat Ristek sudah bergabung dengan Kemendikbud, maka otomatis menjadi mitra Komisi X dan Kementerian LHK bermitra dengan komisi IV yang tentu berbeda dengan periode sebelumnya di mana pada waktu itu KLHK bermitra dengan dua komisi, yaitu Komisi IV dan Komisi VII,” katanya.

Roro mengingatkan kepada pimpinan DPR RI, Komisi VII telah melakukan perjanjian internasional bersifat atau meratifikasi nasional dengan perjanjian Paris dan telah menciptakan NDC melalui UU 6/2016.

"Saat ini kami merasa sangat kesulitan dalam memonitor implementasi UU tersebut mengingat bahwa ketika kita membahas gas rumah kaca, ini tidak hanya berkiatan dengan sektor energi saja, tapi juga sektor kehutanan hingga sektor limbah dan lain-lain,” katanya.

Kemudian, lanjut Roro, Komisi VII juga tengah menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan sebagai wujud pengurangan emisi karbon di sektor energi.

“Dan ini merupakan wujud kami menjadi salah satu langkah mendorong transisi energi. Ini tidak lepas dari koordinasi yang dibutuhkan dengan Kementerian LHK berserta ristek selepas daripada Kementerian ESDM,” katanya.

Menurutnya, jika Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, maka tugas dan fungsi pengawasan Komisi VII kurang efektif.

"Mengingat juga ada total 33 Kementerian dan 11 Komisi di DPR RI. Logikanya, satu komisi bermitra dengan satu kementerian ketika kita bagi rata-rata,” katanya.

“Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang cocok untuk Komisi VII, baik di sektor energi, lingkungan, ataupun ristek,” imbuhnya.

Hal ini, kata Roro, bertujuan agar Komisi VII DPR menjalankan fungsi pengawasannya seoptimal dan sebaik mungkn.

“Kalau tidak demikian, saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saya. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja. Jadi saya mohon, saya mohon sekali pertimbangannya,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya