Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Warga Australia Terjebak Di India Lebih Dari Setahun, Tuntut Pemerintahan Morrison Karena Pelarangan Pulang

KAMIS, 06 MEI 2021 | 00:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seorang pria warga Melbourne Australia menuntut pemerintahan Scott Morrison yang telah mengeluarkan larangan perjalanan ke Australia.

Ia menantang keabsahan keputusan pemerintah federal yang membuat aturan pelarangan perjalanan pulangnya dari India sebagai 'kejahatan pelanggaran' padahal ia adalah warga negara Australia yang sah.
Gary Newman, 73 tahun, telah terjebak di India selama lebih dari setahun. Kepergiannya ke India untuk mengunjungi teman-temannya pada Maret tahun lalu, ketika pandemi mulai menguar ke beberapa negara. Dia tidak dapat kembali lagi ke Australia karena penguncian yang panjang.

Ketika baru-baru ini Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa otoritas akan mendenda atau bahkan memenjarakan warga Australia yang terdampar di India dan nekat pulang ke Australia pada saat-saat ini, ia pun bertambah meradang.

Ketika baru-baru ini Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa otoritas akan mendenda atau bahkan memenjarakan warga Australia yang terdampar di India dan nekat pulang ke Australia pada saat-saat ini, ia pun bertambah meradang.

Menurutnya, peraturan itu perlu dipertanyakan. Dia telah mengajukan tuntutan ke pengadilan federal di Sydney yang diwakili oleh pengacaranya, Michael Bradley dan Chris Ward SC.

Newman dan dua pengacaranya itu berpendapat deklarasi darurat dari Menteri Kesehatan Greg Hunt dan PM Scot Morrison di bawah Undang - Undang Keamanan Hayati tidak valid karena merampas  kebebasan untuk dapat kembali ke rumah.

Menteri Kesehatan Greg Hunt menolak mengomentari kasus tersebut saat menggelar konferensi pers di Melbourne pada Rabu (5/5).

Dia mengatakan 'jeda' perjalanan dari India ke Australia adalah demi kebaikan bersama dan itu harus berhasil agar mencegah penyebaran virus.

"Satu atau lebih, dari delapan penumpang pada penerbangan terakhir, dinyatakan positif," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

"Itu adalah level yang melampaui apa pun yang pernah kami lihat sebelumnya," katanya. Menekankan bahwa tugas pemerintahan adalah melindungi warganya dari krisis kesehatan.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya