Berita

Ilustrasi persidangan kasus bansos di Kementerian Sosial/RMOL

Hukum

Sesuai Tuntutan JPU KPK, Ardian Maddanatja Divonis 4 Tahun Penjara Dalam Kasus Bansos

RABU, 05 MEI 2021 | 14:01 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Direktur Utama (Dirut) PT Tigapilar Agro Utama (TAU), Ardian Iskandar Maddanatja, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos).

Ardian yang merupakan pihak pemberi suap kepada Juliari Peter Batubara saat menjabat Menteri Sosial ini dinilai terbukti memberi uang sebesar Rp 1,95 miliar kepada Juliari melalui Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

"Mengadili, menyatakan, terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Ponto saat membacakan surat putusan atau vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu siang (5/5).

Menurut Majelis Hakim, Ardian terbukti memberikan uang suap yang bertujuan agar PT TAU dapat menjadi penyedia bansos sembako Covid-19 tahap 9, 10, 12, dan tahap komunitas sebanyak 115 ribu paket sembako.

Majelis Hakim pun menilai, Ardian bisa menjadi penyedia bansos karena perusahaannya dibawa oleh Pepen Nazaruddin selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Jaminan Sosial (LinJamsos) Kemensos dan keponakan Pepen bernama Nuzulia Nasution.

Vonis Majelis Hakim Tipikor ini sesuai dengan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan.

Ardian dinyatakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Rest In Peace Pak Jimmy

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:21

Tingkat Keterisian Pasien Rumah Sakit Di Kabupaten Tangerang Mulai Menurun

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:16

HIPMI Jateng Minta Pemerintah Berdamai Dengan Covid-19

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:49

Ibarat Sepak Bola, Adhie Massardi: Kapolri Diving, Tidak Ada VAR, Gus Dur Diganjar Penalti, Megawati Menang

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:37

Perintahkan Anak Buah Turun Lapangan Tangani Covid-19, Ridwan Kamil: Mending Dikerjakan Walaupun Diomongin

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:13

Tata Kelola Pemerintah Buruk, Prof Didin S. Damanhuri: Perlu Kelembagaan Permanen Tangani Covid-19

Jumat, 23 Juli 2021 | 23:41

Selengkapnya