Berita

Ilustrasi KPK/Net

Politik

Febri Diansyah: Jika Yang Bersih Diusir Dari KPK, Pantas Disebut Pembusukan Pemberantasan Korupsi

RABU, 05 MEI 2021 | 04:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) Febri Diyansyah angkat bicara terkait kabar tidak lolosnya pegawai KPK setelah menjalani tes wawasan kebangsaan.

Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya Febri mengutarakan bahwa apa yang menjadi hasil dari revisi UU KPK mulai nampak.

Mantan pegiat ICW ini, mengajak pubik melihat bagaimana kinerja KPK yang ia sebut dipilih dengan proses yang kontroversial. Termasuk pada para penyidik KPK yang tak lolos karena alasan terpapar radikalisme.

"Lebih konyol lagi, mereka distempel Taliban dan Radikal. Narasi yang juga digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik dan melegitimasi proses Revisi UU KPK. Oleh orang-orang dan robot yang sama," demikian kata Febri, Rabu (5/5).

Febri menuding bahwa di bawah kepemimpinan KPK sekarang minim prestasi. Bahkan Febri mengaku heran dengan informasi bahwa mantan penyidik KPK yang menangkap Setya Novanto juga disebut tak lolos.

"Jika mereka yang bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi justru ingin diusir dari lembaga antikorupsi. Inilah yang sesungguhnya pantas disebut pembusukan upaya pemberantasan korupsi," demikian kata Febri Diansyah.

Febri kemudian menegaskan bahwa mereka yang tidak berwawasan kebangsaan adalah para koruptor, bukan para pemburu pelaku rasuah.

"Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan seperti apa yang dimiliki koruptor? tapi mereka yang teguh melawan korupsi justru disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan?" demikian cuitan akhir terkait 75 penyidik KPK yang dikabarkan tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Ketua KPK Firli Bahuri menekankan bahwa materi tes wawasan kebangsaan untuk pegawai KPK yang akan dialihkan statusnya menjadi ASN sesuai dengan UU 19/2019 tentang KPK bukan ranahnya KPK.

Menurut Firli berkaitan dengan yang ramai diperbincangan hari ini, ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

UPDATE

Saudi Resmi Batasi Haji Indonesia, Menag: Kita Fokus Untuk Tahun Depan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:37

Ini Resep Tim Beagle Jogja Bisa Tempati Posisi 5 Kejurnas Rally Meski Dana Terbatas

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:30

Ingat Pernyataan Mahfud Soal Korupsi Kebijakan, Netizen Beri Tagar Presiden Langgar Konstitusi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:05

Otto Hasibuan: Belum Mendesak Untuk Merevisi UU Advokat

Sabtu, 12 Juni 2021 | 21:03

Milih Sama Ganjar Ketimbang Hadiri Pengukuhan Mega Profesor, Jokowi Sudah Mainkan Peran Penentu Capres PDIP

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:42

Pasca Kebakaran Kilang, Pertamina Jamin Stok Gas Dan Minyak Di Jatim Dan DIY Aman

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:39

Tak Cuma Sembako Dan Sekolah, Ini Deretan Jasa Pelayanan Kesehatan Bakal Kena PPN

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:06

Chappy Hakim: Negara Yang Tak Berdaulat Di Udara Jadi Negara Terbuka Bagi Penyerang

Sabtu, 12 Juni 2021 | 20:04

Mentan Perkuat Strategi Kolaborasi Untuk Pacu Produktivitas Pertanian

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:42

Cuma Buat Video Ucapan Selamat Ke Megawati, Jokowi Kentara Dukung Ganjar

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:05

Selengkapnya