Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri/Ist
Hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum diumumkan ke publik karena berbagai pertimbangan.
Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, pihaknya telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK sejak 27 April lalu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun ada beberapa pertimbangan yang mendasari belum diumumkannya hasil tes tersebut kepada publik.
Dijelaskan Firli, pembukaan hasil tes wawasan kebangsaan perlu dihadiri oleh pimpinan KPK secara lengkap serta seluruh pejabat struktural KPK.
Pengumuman hasil tes juga akan dilakukan setelah Sekjen KPK melaporkan hasilnya ke pimpinan. Pasca menerima hasil, masih ada proses yang harus ditindaklanjuti meski teknis kepegawaian di bawah tanggung jawab Sekjen KPK.
"Jadi sampai sekarang hasil tes wawasan kebangsaan belum dibuka dan masih disegel, di lemari besi," jelas Firli kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5).
Penundaan pengumuman tes wawasan kebangsaan juga dilakukan karena masih ada gugatan
judicial review atas UU 19/2019 tentang KPK di Mahkamah Konstitusi.
"KPK tentu harus menunggu putusan MK. Apa pun isi putusan MK terkait gugatan UU 19/2019, pasti ada konsekuensi kepada KPK," jelas Firli Bahuri.
Firli menegaskan, sifat kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial. Dalam hal ini, segala keputusan diambil secara bulat dan tanggung jawab bersama.
"Keputusan KPK tidak diambil dengan keputusan individu pimpinan, apalagi ada pemaksaan kehendak," jelas jenderal bintang tiga ini.
KPK dalam melaksanakan tugas juga didasarkan atas perintah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
"Kami sangat hati-hati dalam pengambilan keputusan karena kami taat dan tunduk pada segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakannya selurus-lurusnya," demikian Firli Bahuri.
