Berita

Burhanudin Muhtadi/Net

Politik

Survei Indikator, Kondisi Ekonomi Nasional Cenderung Membaik

SELASA, 04 MEI 2021 | 23:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tren persepsi publik terhadap kondisi ekonomi nasional dalam satu tahun terakhir cenderung membaik.

Tren itu tergambar dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, yang dipaparkan secara virtual, Selasa (4/5).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi memaparkan, secara sosiotropik perekonomian nasional masih dipersepsikan negatif, namun terjadi penurunan terhadap persepsi negatif tersebut dalam kurun satu tahun terakhir.


"Jadi kalau kita tarik 12 bulan ke belakanag, terutama di kuartal ke dua tahun 2020, persis beberapa bulan setelah kita mengalami pandemik, yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk itu 81 persen. Kemudian kita melakukan survei untuk mengecek pergerakan opini publik terkait kondisi ekonomi nasional, trennya turun secara cukup lumayan tajam. Tapi kalau dibandingkan yang mengatakan baik, masih lebih banyak yang mengatakan buruk", ujar Burhanudin Muhtadi.

Temuan survei indikator pertengahan April menunjukkan 49,5 persen responden menyatakan kondisi ekonomi buruk.

Sementara yang menyatakan baik ada 14,5 persen dan sedang 33,8 persen.

Menurut Burhanudin, hasil temuan survei persepsi publik ini,  sejalan dengan hasil temuan Badan Pusat Statistik (BPS).

Burhanuddin mengatakan, prediksi dari beberapa lembaga mengatakan kuartal pertama kemungkinan masih minus antara 0,1-1 persen, namun hal itu menunjukkan ada perbaikan dibanding akhir 2020.

"Saat Mei 2020, kontraksi ekonomi kita berdasarkan data BPS sebesar 5,32 persen. Jadi kebetulan ada konsistensi antara data opini dengan data BPS," imbuhnya. Saat itu hasil survei opini publik menunjukkan 81 persen responden mengatakan kondisi ekonomi buruk.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya