Anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf/Net
Kemunculan sejumlah isu yang diklaim liar oleh pemerintah soal ketidakpastian penyelenggaraan haji merupakan ekses yang timbul akibat lemahnya peran diplomasi haji pemerintah Indonesia yang dilakukan selama ini terhadap Kerajaan Arab Saudi.
Sehingga sah saja apabila mulai terbangun asumsi tertentu di tengah publik yang mengaitkan polemik haji dengan kondisi sosial politik tanah air belakangan ini.
Begitu urai anggota Komisi Agama DPR RI Bukhori Yusuf menanggapi langkah Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengaku sejumlah isu liar beredar di masyarakat akibat belum adanya kepastian penyelenggaraan haji.
Isu liar yang dimaksud adalah mengaitkan keberangkatan calon jemaah haji Indonesia ke tanah suci terkendala karena vaksin Sinovac yang belum tersertifikasi oleh WHO hingga terkait kasus peradilan hukum seseorang.
“Pertama, pemerintah perlu melihat spekulasi yang berkembang seputar haji yang muncul sebagai sarana introspeksi terkait kebijakan nasional yang dilakukan selama ini. Perlu diakui, kita masih menyimpan sejumlah catatan merah terkait isu penegakan HAM, hingga demokrasi dimana domain ini tidak lepas dari perhatian internasional,†ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/5).
“Sehingga, sah saja apabila masyarakat berasumsi polemik haji yang terjadi adalah bentuk tekanan internasional secara tidak langsung,†sambung Bukhori.
Kedua, sambung politisi PKS itu, kesulitan tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga tim Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI yang sampai saat ini belum bisa memperoleh visa kunjungan untuk melakukan observasi dan persiapan langsung di tanah suci.
Pasalnya, kegiatan ini dibutuhkan untuk memastikan kelancaran prosedur tetap pelaksanaan haji di masa pandemi apabila sudah diperoleh kepastian, jelasnya.
Anggota Panja Haji DPR ini kembali mendesak pemerintah untuk lebih progresif dalam memainkan peran diplomasinya. Pemerintah harus mampu meyakinkan Kerajaan Arab Saudi bahwa vaksin Sinovac yang sudah disuntikan ke mayoritas calon jemaah haji Indonesia aman dan akan segera memperoleh sertifikasi dari WHO pada akhir Mei 2021 sebagaimana disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 pada 14 April silam.
“Sampai saat ini calon jemaah haji yang sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali berjumlah lebih dari 50 persen dari total calon jemaah haji untuk keberangkatan tahun 2021. Sehingga, tidak mungkin calon jemaah haji kita harus divaksin ulang dengan vaksin berbeda. Sebab, dari segi kesehatan belum ada kajian medis apakah hal tersebut aman bagi mereka,†imbuhnya.
Sebab itu, lanjut politisi PKS ini, pilihan paling rasional adalah kepiawaian pemerintah Indonesia dalam menyusun strategi diplomasi yang bermartabat.
“Sehingga, seminimal mungkin, kita bisa memperoleh kepastian haji pada tahun ini,†tandasnya.
