Politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid/Net
Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak membayar penuh tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat kritik banyak pihak. THR tidak dibayar penuh karena di tahun ini komponen tunjangan kinerja atau tukin kembali ditiadakan.
Politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid menilai kebijakan itu berbanding terbalik dengan apa yang diperintahkan pemerintah kepada perusahaan. Di mana perusahaan diminta untuk membayar penuh THR Karyawan.
“Mestinya pemerintah juga bayar penuh THR untuk ASN, Polri, TNI, dan pensiunan seperti tahun yang lalu, “ terangnya, Selasa (4/5).
Sementara untuk solusi agar itu terwujud, wakil ketua MPR tersebut menyodorkan solusi dari anggota Komisi XI Anis Byarwati.
“Dr. Anis Byarwati, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS memberikan masukan solusi kpd Menkeu agar terjadi keadilan,†tuturnya.
Adapun solusi dari Anies Byarwati adalah Sri Mulyani harus mencari terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara. Misalnya seperti saat menerbitkan kebijakan
tax amnesty, meski hasilnya belum tentu sesuai harapan.
“Dulu
tax amnesty digadang-gadang akan mampu menggenjot pendapatan negara. Namun, sampai sekarang masih belum terlihat bahkan
shortfall perpajakan selalu terjadi,†ujarnya.
Di saat pandemi ini, lanjut Anis, sebenarnya juga berbagai kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi dengan dana ratusan triliun sudah dilakukan. Bahkan, berbagai kemudahan investasi dan fasilitas-fasilitas juga dikebut dengan UU Cipta Kerja.
“Intinya menurut saya adalah harus ada kebijakan yang adil,†katanya.
Adapun, dia memaklumi pendapatan pemerintah masih tertekan karena ekonomi global dan nasional hingga sekarang belum pulih.
Menurutnya, kurangnya pendapatan pemerintah disebabkan perlambatan aktivitas perekonomian, khususnya industri pengolahan.
“Industri pengolahan berperan hingga 30 persen terhadap pendapatan perpajakan nonmigas. Sementara itu, dari sisi global, harga komoditas masih bergerak terbatas, sehingga pendapatan PPh juga tidak bergerak tinggi,†pungkas Anis.
