Berita

Ilustrasi vaksinasi Covid-19/Net

Kesehatan

Jokowi Perbolehkan WNA Yang Memiliki Kitas Dan Kitap Ikut Vaksin Gotong Royong

SENIN, 03 MEI 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Vaksinasi Covid-19 yang melalui skema Gotong Royong bakal dimulai untuk sejumlah perusahaan yang sudah mendaftarkan diri ke kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menjelaskan hal tersebut dalam jumpa pers virtual usai Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (3/5).

"Vaksin gotong royong akan diprioritaskan berdasarkan zonasi prioritas, dan juga berbasis pada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan diri di Kadin dan berbasis jenis industrinya diutamakan padat karya," ujar Airlangga dikutip melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.


Selain itu, Airlangga juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang memberikan kesempatan kepada Warga Negara Asing (WNA) yang ada di Indonesia, dengan syarat memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Tetap (Kitas/Kitap), bisa mengikuti program vaksinasi dengan skema Gotong Royong ini.

"Dan arahan Presiden (Joko Widodo) bagi pekerja yang memiliki Kitas dan Kitap itu juga bisa menggunakan mekanisme dari pada vaksin gotong royong," terang Airlangga.

Untuk mendukung pelaksanaannya nanti, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait dengan harga vaksin gotong royong.

Adapun mengenai jenis vaksin yang akan digunakan dalam mekanisme gotong royong ini, Airlangga menyebutkan vaksin Sinopharm asal China yang sudah menyetujui komitmen pengadaan sebanyak 7 juta dan dengan opsi (tambahan) 7 juta.

"Dan ada 7,5 juta Sinopharm yang sudah binding ditargetkan sampai bulan Juli, opsinya 7,5 (juta). Dan ada 5 juta dari CanSino yang sedang dalam proses," demikian Airlangga Hartarto.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya