Berita

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira/Net

Politik

Pemerintah Ngaku Rugi Rp 1.356 Triliun Akibat Covid-19, Ekonom Indef: Tidak Seluruhnya Benar

SENIN, 03 MEI 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Klaim Pemerintah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah bekerja keras untuk menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19 dinilai tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, Rp 1.356 triliun amblas dari ekonomi Indonesia pada 2020 dan hanya membuat pertumbuhan nasional minus 8,8 persen dari target awal 5,3 persen pada tahun lalu.

"Kalau pemerintah klaim APBN sudah bekerja keras tentu tidak seluruhnya benar," kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (3/5).

Bhima mengurai, selama pandemi Covid-19 rasio stimulus fiskal pemerintah dibanding PDB Indonesia relatif rendah hanya berkisar 4-5%. Sementara negara tetangga sudah berada di atas 10%. Malaysia misalnya, tahun lalu tercatat stimulus mencapai 10% dan Singapura 10,9%.

"Jadi stimulus masih relatif rendah, tentunya tidak bisa berbangga APBN punya kontribusi besar terhadap penanganan resesi ekonomi," paparnya.

Kemudian, lanjut Bhima, pemerintah tidak melakukan perombakan anggaran yang diperlukan. Hal ini tercermin dari alokasi belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing mencapai Rp 403,7 triliun dan 273,2 triliun.

Sementara belanja pembayaran bunga utang angkanya boros, yakni Rp 338,8 triliun. Di sisi lain belanja bantuan sosial hanya Rp 174,5 triliun berdasar Perpres 72/2020.

"Sudah jelas, anggaran birokratis yang jumbo menghalangi ruang fiskal untuk menstimulus pos yang diperlukan khususnya belanja sosial dan UMKM," tuturnya.

Selanjutnya, masih kata Bhima, pemerintah terlalu gampang memberikan insentif perpajakan yang tidak berdampak langsung terhadap serapan kerja.

Misalnya korporasi mendapatkan aneka insentif pajak mulai dari penurunan tarif PPh badan, PPh impor, PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi pajak.

Imbasnya pengangguran tetap tinggi sementara rasio pajak melorot ke 8,3% atau terendah dalam 8 tahun terakhir. Harusnya dievaluasi semua insentif pajak itu.

"Andaikan 3 hal utama itu dikerjakan pemerintah selama 2020 lalu maka kehilangan nilai ekonomi bisa ditekan," pungkasnya.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:12

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Soal Otak Sungsang, Nusron Wahid Ajak Ali Ngabalin Dan Busyro Muqoddas Saling Bermaafan

Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:47

Aboe Bakar: Kita Serba Salah, Mau Nyumbang Palestina Takut Dibilang Teroris

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:10

Sejarawan: Israel Lebih Kuat Dari Palestina, Berhentilah Berperan Sebagai Korban

Sabtu, 15 Mei 2021 | 06:47

UPDATE

Densus 88 Lagi Dalami Jaringan Teror Munarman

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:34

Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kebakaran Kilang Balongan

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:19

Kemenkes: Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin Dan ODGJ Jadi Prioritas

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:12

Berkas Perkara Pembunuhan Laskar FPI Mandek? Ini Kata Polri

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:06

Tidak Semua Yahudi Pro Israel

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Alasan Pelatih Timnas Belgia Tetap Panggil Eden Hazard Meski Kerap Dilanda Cedera

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Di Hadapan Sidang Korupsi Benur, Iis Rosita Dewi Ungkap Kegiatan Tak Biasa Edhy Prabowo

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:42

Presiden Jokowi: Saya Peroleh Data Sebanyak 1,5 Juta Orang Tetap Mudik

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:33

Diserang Warganet Karena Batasi Konten Pro-Palestina, Rating Facebook Di Play Store Nyungsep

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:26

Pegawai KPK Sedang Galau, Katanya: Yang Bikin KPK Rusak Adalah Pimpinan Terdahulu

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:03

Selengkapnya