Pimpinan Komisi III Berharap KPK Bisa Masuk Ke Sistem Kemensos, Bukan Saat Penyaluran Saja

Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos kepada KPK. Data itu sudah dinonaktifkan.

Publik beranggapan adanya 21 juta data ganda imbas dari pejabat sebelumnya yang diduga melakukan penyelewengan.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Risma tersebut.

"Saya menyambut baik niat Ibu Mensos melakukan pelaporan ini," ucap Sahroni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).

Menurut politisi Partai Nasdem itu, data ganda rentan terhadap potensi korupsi dalam urusan bansos.

"Memang jelas ada potensi korupsi yang besar dalam urusan bansos ini dan salah satu 'mole adalah di sektor database," katanya.

Sahroni berharap KPK dapat mengawasi sistem database Kemensos, sehingga terhindar dari potensi adanya penyelewengan dana.

"Saya harap KPK bisa ikut masuk mengawasi langsung ke dalam sistemnya, bukan hanya saat penyaluran atau saat dilaporkan ada penyelewengan," tandasnya.