Berita

Aksi unjuk rasa warga Myanmar menuntut pemerintah Jepang mengakui NUG/Net

Dunia

Hari Revolusi Global, Warga Myanmar Di Seluruh Dunia Minta Pengakuan Atas Pemerintah Bayangan

SENIN, 03 MEI 2021 | 11:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Warga Myanmar yang tinggal di berbagai negara  mulai turun ke jalan, melancarkan unjuk rasa, menuntut pemerintah setempat mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang didirikan untuk melawan pemerintahan junta.

Dari laporan Kyodo News, ribuan warga Myanmar di Jepang melancarkan aksi "Hari Revolusi Musim Semi Global Myanmar". Aksi yang sama juga digelar di Korea Selatan, Taiwan, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan negara-negara  Eropa lainnya.

Di Jepang, para pengunjuk rasa mewarnai tiga jari di kedua tangan mereka dengan warna merah, melambangkan darah 750 demonstran yang gugur oleh aparat  keamanan.


"Bebaskan bebaskan para pemimpin kami," teriak mereka, merujuk pada Aung San Suu Kyi yang telah ditahan sejak kudeta pada 1 Februari.

"Akui, akui NUG!" seru mereka.

"Kami, para pemuda Myanmar, memimpin dalam menggelar demonstrasi anti-junta di seluruh dunia hari ini. Kami ingin pemerintah Jepang mengambil tindakan khusus seperti menangguhkan semua proyek ODA (bantuan pembangunan resmi) yang menguntungkan militer Myanmar," ujar seorang penyelenggara aksi di Tokyo.

Lae Lae Lwin, seorang perawat Myanmar yang bekerja di Jepang, mengatakan tidak masuk akal bagi Jepang untuk tidak mendukung NUG sebagai pemerintahan yang sah karena Tokyo telah mengutuk kudeta tersebut dan mendesak junta untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya dan memulihkan proses politik demokratis Myanmar.

"Kami tidak ingin Jepang mengabaikan keinginan rakyat Myanmar. Kami ingin Jepang berpihak pada kami, bukan militer," tegasnya.

Pada 1 Februari, militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun. Kudeta tersebut memicu protes massa dan disambut dengan kekerasan yang mematikan.

NUG sendiri dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan bersama tokoh pro-demokrasi dan aktivis. Mereka menuntut agar junta segera menghentikan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa, membebaskan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya, dan memulihkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya