Berita

Menteri Sosial Tri Rismaharani saat meninjau warga dan permukiman warga SAD di Desa Jelutih, Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Jambi pada 11 Maret 2021/Net

Politik

Tak Penuhi Janji, Wajar Suku Anak Dalam Jambi Tuding Mensos Risma Pencitraan

SENIN, 03 MEI 2021 | 10:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi meminta Menteri Sosial Tri Rismaharani untuk menepati janji memberikan bantuan sosial (Bansos). Risma berjanji dalam satu bulan bansos akan diterima SAD.

Menurut Ngelembo, salah satu Kepala Suku atau Tumenggung SAD, Risma menjanjikan hal itu saat berkunjung ke SAD pada minggu kedua Maret 2021.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kekecewaan SAD dapat dipahami mengingat yang dipegang orang desa itu adalah ucapan. Bagi mereka, janji lisan Risma akan memberi bansos dalam satu bulan ya harus ditepati.

"Ketika waktu satu bulan terlampaui, mereka dengan polosnya akan menagih. Hal itulah yang sekarang diminta SAD kepada Risma," ujar Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).

"Akibat tidak terpenuhinya bansos, maka SAD akan menilai Risma pencitraan dan pembohong. Penilaian semacam ini tentu sangat menohok bagi setiap orang, apalagi untuk seorang pejabat negara," sambung dia.

Menurut Jamiluddin, Risma dengan sendirinya sudah tidak lagi dipercaya oleh SAD. Kalau pejabat sudah tidak dipercaya, tentu kredibilitasnya juga ikut anjlog. Padahal, seorang pejabat hanya akan dihormati dan diikuti oleh rakyatnya bila yang bersangkutan masih dipercaya.

"Tentu ironis kalau seorang pejabat sampai diberi predikat si raja bohong. Pejabat seperti ini dengan sendirinya sudah tidak akan dianggap lagi oleh rakyatnya," terang dia.

Hemat Jamiluddin, apa yang dilakukan Risma setidaknya menjadi pembelajaran bagi pejabat lainnya. Pejabat jangan mudah berjanji kepada rakyatnya, apalagi sampai menjanjikan waktu realisasinya.

"Janji itu utang. Karena itu, pejabat haruslah menakar kemampuannya sebelum tebar janji kepada rakyat. Jangan sampai si pejabat yang banyak janji diberi predikat pejabat si raja bohong. Tentu Risma tak menginginkan predikat tersebut," pungkasnya.

Populer

Penumpang Pesawat Wajib PCR, Pimpinan Komisi IX: Kenapa Kebijakan Jadi Jakarta Sentris?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:20

Margarito Kamis: Penyelenggara Kongres atau KLB Partai adalah Pengurus DPP Sah

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:25

KPK Temukan Dokumen Catatan Aliran Uang Kasus Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit di Kuansing

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:37

Tak Bermanfaat Bagi Papua, Jokowi Diminta Tinjau Ulang Pembangunan Smelter di Gresik

Kamis, 21 Oktober 2021 | 23:52

Mantan Intelijen Saudi Beberkan Kemungkinan Putra Mahkota MBS Bunuh Raja Abdullah

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:01

Dua Tahun Pimpin Indonesia, Maruf Amin Seperti Diparkirkan dan Jokowi Ngebut Bareng Luhut Pandjaitan

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:43

Sindiran Mujahid 212: Wajar Jokowi Pilih ke Kalimantan, Frekuensi Mahasiswa yang Demo Belum Disetel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:49

UPDATE

Sejumlah Menteri Ingin Nyapres di 2024, Nasdem: Dikhawatirkan Kinerjanya Akan Terganggu

Selasa, 26 Oktober 2021 | 00:22

Proyek Kereta Cepat Bisa Pacu Ekspansi Bisnis di Indonesia

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:58

Jelang Perayaan 1 Abad, PSHT Minta Dukungan Ketua DPD RI

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:35

Simak, Ini Nomor Hotline Pengaduan Korban Pinjol yang Dibuka Polri

Senin, 25 Oktober 2021 | 23:01

Pakar: Zaman SBY Ada UKP4 Evaluasi Menteri untuk Reshuffle, Era Jokowi Seskab Kerja Apa?

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:54

Tidak Ingin Tambah Daftar Koruptor, KPK Ingatkan Kepala Daerah Jalankan Kebijakan sesuai Aturan

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:49

Gara-gara Ini, Kapolres Nunukan Pukuli Anak Buahnya

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:24

Tes PCR Untuk Pesawat, Guspardi Gaus: Jangan Timbul Kesan Seolah Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:14

Kebut Target Kekebalan Komunal, BIN Maluku Utara Vaksinasi Pelajar dan Warga Menengah ke Bawah

Senin, 25 Oktober 2021 | 22:12

Protes Aturan PCR Dijawab Jokowi: Dapat Diturunkan Harganya Jadi Rp 300 Ribu

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:56

Selengkapnya