Berita

Pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad/RMOL

Hukum

Tidak Logis Kalau Human Error, KPK Harus Selidiki Laporan Risma Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

SENIN, 03 MEI 2021 | 05:08 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bantuan sosial (Bansos).

Kebijakan itu disampaikan Risma saat melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal data ganda penerima Bansos.

Merespons hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan indikasi penyalahgunaan wewenang secara sistemik sangat kuat jika memang data penerima Bansos yang ganda sebanyak 21 juta orang.

Analisa, Suparji, tidak logis jika terjadinya data ganda itu karena disebabkan oleh human error.

"Indikasi sistemik sangat kuat jika memang data penerima Bansos yang ganda sampai 21 juta. Jika itu dianggap by accident atau adanya error dalam pencatatan atau human error rasanya tidak logis. Error pada umumnya tidak sampai massif jumlahnya," demikian kata Suparji Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (3/5).

Lebih lanjut, Suparji meminta KPK melakukan penyelidikan menindaklanjuti temuan Risma yang dilaporkan ke lembaga antirasuah itu.

Tujuannya, memeriksa berbagai pihak yang terkait dengan perkara pendataan penerima Bansos.

"KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dimulai dari tahun adanya data ganda tersebut. Jika ini benar sungguh tragis karena dana Bansos dikorup," pungkas Suparji.

Populer

Disuntik Vaksin Covid-19 Campuran Sinovac dan AstraZeneca, Seorang Pria Thailand Alami Pendarahan Otak Hingga Meninggal Dunia

Rabu, 13 Oktober 2021 | 09:31

Jenderal Andika Perkasa Angkat Brigjen Junior Tumilaar Jadi Stafsus

Minggu, 10 Oktober 2021 | 12:28

Saiful Anam: Gubernur Lemhanas Anggap Presiden Seperti Tong Sampah, Layak Dipecat

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:21

Kalah dengan Polri dan KPK, Jaksa Agung Instruksikan 11,4 Persen Jajarannya Segera Laporkan LHKPN

Kamis, 07 Oktober 2021 | 04:58

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

Sabtu, 09 Oktober 2021 | 02:47

Organisasi HAM Internasional Ikut Bela Haris Azhar dan Fatia yang Dipolisikan LBP

Jumat, 08 Oktober 2021 | 03:18

Moeldoko Mencoreng Muka Sendiri dengan Menyerang Mahfud MD

Kamis, 14 Oktober 2021 | 18:14

UPDATE

Didampingi 2 Mantan Ketum HMI, Erick Thohir Kunjungi Kampung Halamannya

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:28

Ada 38.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia, Provinsi Jateng Tertinggi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 18:19

Doakan Prabowo Subianto, Anies: Semoga Terus Menjadi Inspirasi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:47

Aksi Susur Tanah Pasundan Dilanjutkan, Sahabat Ganjar Bagikan Sembako di 4 Kota Jabar

Minggu, 17 Oktober 2021 | 17:31

Melbourne Siap Akhiri Lockdown Terlama di Dunia

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:59

Jika Ingin Mulus Jadi Capres, Cak Imin Harus Keluar dari Koalisi Jokowi

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:51

Kukuhkan Jejak Turki, Erdogan Mulai Tur Diplomatik ke Afrika

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:46

Dianggap Perusak Islam, Penamaan Jalan Mustafa Kemal Attaturk Upaya Adu Domba Masyarakat Indonesia

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:39

Pastikan Kebutuhan Masyarakat Tercukupi, Kepala BNPB Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bali

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:10

Ahmad Riza Patria: Prabowo Subianto Begitu Mencintai Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:57

Selengkapnya