Berita

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat bertandang ke KPK untuk melaporkan temuan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial/RMOL

Politik

Risma Dituding Pencitraan, Politisi PDIP: Data Penduduk Amburadul Sejak Zaman Orde Baru

MINGGU, 02 MEI 2021 | 21:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah kaprah bila menilai sikap Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sebagai pencitraan saat mengungkap adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.

Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus berpandangan, ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.

"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.

"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.

"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.

"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya