Berita

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat bertandang ke KPK untuk melaporkan temuan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial/RMOL

Politik

Risma Dituding Pencitraan, Politisi PDIP: Data Penduduk Amburadul Sejak Zaman Orde Baru

MINGGU, 02 MEI 2021 | 21:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah kaprah bila menilai sikap Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sebagai pencitraan saat mengungkap adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.

Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus berpandangan, ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.

"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.

"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.

"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.

"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya