Berita

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini saat bertandang ke KPK untuk melaporkan temuan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial/RMOL

Politik

Risma Dituding Pencitraan, Politisi PDIP: Data Penduduk Amburadul Sejak Zaman Orde Baru

MINGGU, 02 MEI 2021 | 21:09 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Salah kaprah bila menilai sikap Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini sebagai pencitraan saat mengungkap adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial.

Politisi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus berpandangan, ada yang sengaja menyudutkan Risma dengan tuduhan pencitraan.

"Itu kan anggapan orang, tidak berdasar,” ucap Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Dia menambahkan, selama ini data mengenai penerima bantuan sosial memang amburadul. Oleh karenanya, ia menilai sikap menteri dari PDIP itu yang melaporkan ke KPK sudah tepat.

"Bu Risma melakukan hal yang benar, ini bisa jadi cara untuk memperbaiki data dan sistem pendataan yang tidak pernah tuntas. Kekacauan data sudah terjadi sejak zaman orde baru dan tidak pernah tuntas,” katanya.

"Data yang kacau membuat sasaran tidak pernah sesuai dan membuka ruang untuk penyelewengan,” imbuhnya.

Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan, Risma paham mana hal yang bersifat fundamental dan juga pencitraan.

"Bu Risma itu latar berlakangnya birokrat, tentu dia tahu mana yang sifatnya fundamental dan mana yang pencitraan. Saya khawatir yang tidak setuju data itu dilaporkan justru yang mengambil manfaat selama ini,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya