Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Banggar DPR: Data Terpadu Kesejahteraan Nasional Kita Masih Compang-camping!

MINGGU, 02 MEI 2021 | 16:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Data terpadu kesejahteraan nasional (DTKN) di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, pihaknya sempat membicarakan masalah data penerima subsidi bersama pemerintah. Dalam pembicaraan tersebut, disimpulkan masih banyak yang perlu dibenahi.

“Secara nasional data terpadu kesejahteraan nasional hari Ini masih compang-camping dan ini problem,” ucap Nasir ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Politisi PKS Ini menyampaikan, tidak akuratnya data masyarakat penerima bantuan pemerintah ini menjadi problem nasional. Pasalnya data terpadu kesejahteraan nasional tersebut banyak bolongnya dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Pihaknya menduga ada orang yang bermain dalam data tersebut untuk kepentingannya kelompoknya atau dirinya sendiri.

"Dalam pandangan saya, ada pihak-pihak tertentu ingin agar bajunya compang-camping sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara material dengan compang-campingnya data tersebut,” katanya.

Legislator asal Aceh ini pun telah meminta pemerintah membenahi data terpadu tersebut agar penerima bantuan sosial saat ini di daerah bisa tepat sasaran.

"Kemarin itu kalau enggak salah Kemensos minta data dari KPU. Jadi mereka minta sama KPU data-data orang, coba bayangin, kan lucu," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya