Berita

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Banggar DPR: Data Terpadu Kesejahteraan Nasional Kita Masih Compang-camping!

MINGGU, 02 MEI 2021 | 16:29 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Data terpadu kesejahteraan nasional (DTKN) di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.

Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, pihaknya sempat membicarakan masalah data penerima subsidi bersama pemerintah. Dalam pembicaraan tersebut, disimpulkan masih banyak yang perlu dibenahi.

“Secara nasional data terpadu kesejahteraan nasional hari Ini masih compang-camping dan ini problem,” ucap Nasir ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).


Politisi PKS Ini menyampaikan, tidak akuratnya data masyarakat penerima bantuan pemerintah ini menjadi problem nasional. Pasalnya data terpadu kesejahteraan nasional tersebut banyak bolongnya dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.

Pihaknya menduga ada orang yang bermain dalam data tersebut untuk kepentingannya kelompoknya atau dirinya sendiri.

"Dalam pandangan saya, ada pihak-pihak tertentu ingin agar bajunya compang-camping sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara material dengan compang-campingnya data tersebut,” katanya.

Legislator asal Aceh ini pun telah meminta pemerintah membenahi data terpadu tersebut agar penerima bantuan sosial saat ini di daerah bisa tepat sasaran.

"Kemarin itu kalau enggak salah Kemensos minta data dari KPU. Jadi mereka minta sama KPU data-data orang, coba bayangin, kan lucu," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya