Berita

Tangkapan layar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan"/RMOL

Politik

Kedaulatan Rakyat Tidak Kunjung Terwujud Karena Negara Di Bawah Kendali Oligarki

MINGGU, 02 MEI 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tak kunjung terwujud karena pemerintahan tidak berjalan di tangan kedaulatan rakyat. Melainkan telah bertahun-tahun dikendalikan oleh oligarki.

Begitu kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan" yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute, Minggu (2/5).

Oligarki, kata Usman adalah satu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya.


“Dan oligarki bisa berarti, satu politik pertahanan kekayaan material, di antara para aktor yang dibekali kekayaan-kekayaan material luar biasa," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Keunggulan sumber daya material tersebut, kata Usman, menjadikan bentuk kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan arah politik Indonesia.

Menurutnya, oligarki mencengkeram Indonesia karena proses demokrasi yang dimulai 22 tahun lalu jauh panggang daripada api. Artinya, kata Usman, pengaruh oligarki membuat demokrasi Indonesia tidak sesuai harapan.

"Demokrasi politik kita mundur, demokrasi ekonomi kita semakin luntur," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya