Berita

Tangkapan layar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan"/RMOL

Politik

Kedaulatan Rakyat Tidak Kunjung Terwujud Karena Negara Di Bawah Kendali Oligarki

MINGGU, 02 MEI 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tak kunjung terwujud karena pemerintahan tidak berjalan di tangan kedaulatan rakyat. Melainkan telah bertahun-tahun dikendalikan oleh oligarki.

Begitu kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan" yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute, Minggu (2/5).

Oligarki, kata Usman adalah satu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya.


“Dan oligarki bisa berarti, satu politik pertahanan kekayaan material, di antara para aktor yang dibekali kekayaan-kekayaan material luar biasa," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Keunggulan sumber daya material tersebut, kata Usman, menjadikan bentuk kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan arah politik Indonesia.

Menurutnya, oligarki mencengkeram Indonesia karena proses demokrasi yang dimulai 22 tahun lalu jauh panggang daripada api. Artinya, kata Usman, pengaruh oligarki membuat demokrasi Indonesia tidak sesuai harapan.

"Demokrasi politik kita mundur, demokrasi ekonomi kita semakin luntur," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya