Berita

Tangkapan layar Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan"/RMOL

Politik

Kedaulatan Rakyat Tidak Kunjung Terwujud Karena Negara Di Bawah Kendali Oligarki

MINGGU, 02 MEI 2021 | 14:27 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tak kunjung terwujud karena pemerintahan tidak berjalan di tangan kedaulatan rakyat. Melainkan telah bertahun-tahun dikendalikan oleh oligarki.

Begitu kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan" yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute, Minggu (2/5).

Oligarki, kata Usman adalah satu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya.


“Dan oligarki bisa berarti, satu politik pertahanan kekayaan material, di antara para aktor yang dibekali kekayaan-kekayaan material luar biasa," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Keunggulan sumber daya material tersebut, kata Usman, menjadikan bentuk kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan arah politik Indonesia.

Menurutnya, oligarki mencengkeram Indonesia karena proses demokrasi yang dimulai 22 tahun lalu jauh panggang daripada api. Artinya, kata Usman, pengaruh oligarki membuat demokrasi Indonesia tidak sesuai harapan.

"Demokrasi politik kita mundur, demokrasi ekonomi kita semakin luntur," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya