Berita

Pasien Covid-19 di ruangan yang dijadikan bangsal sementara di New Delhi, India/AFP

Dunia

Sudah Diperingatkan Pakar Sejak Maret, Pemerintah India Tak Hiraukan Bahaya Mutasi Virus Corona

MINGGU, 02 MEI 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para pakar kesehatan telah memperingatkan pemerintah India mengenai varian baru virus corona yang lebih menular sejak awal Maret.

Namun terlepas dari peringatan tersebut, pemerintah tidak berupaya untuk penghentikan penyebaran virus. Terlihat dari jutaan orang yang menghadiri festival keagamaan hingga demonstrasi yang digelar oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

Bahkan puluhan ribu petani juga terus menerus melakukan aksi berkemah di New Delhi untuk memprotes kebijakan Modi.


Hal itu disampaikan oleh empat pakar kesehatan yang tergabung dalam INSACOG (Konsorsium Genetika SARS-CoV-2 India), forum penasihat ilmiah yang dibentuk pemerintah pada akhir Desember lalu untuk mendeteksi varian genom virus corona yang mengancam.

Dikutip dari Reuters, kantor Modi belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Peneliti INSACOG pertama kali mendeteksi B.1.617, yang sekarang dikenal sebagai varian virus India pada awal Februari. Temuan menyebutkan virus tersebut dapat meningkatkan infeksi dengan cepat di beberapa bagian negara.

Setelah itu INSACOG membagikan temuannya dengan Pusat Pengendalian Penyakit Nasional (NCDC) Kementerian Kesehatan sebelum 10 Maret.  

Sekitar tanggal tersebut, INSACOG mulai menyusun draf media statement untuk Kementerian Kesehatan.

Draf itu menguraikan bahwa B.1.617  memiliki dua mutasi signifikan pada bagian virus yang menempel pada sel manusia, dan telah ditemukan pada 15 persen hingga 20 persen dari sampel di Maharashtra.

Disebutkan juga bahwa mutasi yang disebut E484Q dan L452R, "sangat memprihatinkan". Lantaran terdapat virus mutan E484Q yang lolos dari antibodi dan ada data mutasi L452R bertanggung jawab atas peningkatan transmisi.

Dengan kata lain, ini berarti bahwa versi virus yang bermutasi dapat dengan lebih mudah memasuki sel manusia dan melawan respons kekebalan.

Kendati begitu, Kementerian Kesehatan baru mempublikasi temuan tersebut pada 24 Mei, dan tidak menyertakan kata-kata "sangat memprihatinkan".

Menurut para ahli, mereka telah merekomendasikan tindakan yang lebih keras untuk mencegah penularan, seperti meningkatkan pengujian dan karantina.

"Kebijakan harus didasarkan pada bukti dan bukan sebaliknya," ujar ketua kelompok penasehat ilmiah INSACOG, Shahid Jameel.

“Saya khawatir sains tidak diperhitungkan untuk mendorong kebijakan. Tapi saya tahu di mana yurisdiksi saya berhenti. Sebagai ilmuwan, kami memberikan bukti, pembuatan kebijakan adalah tugas pemerintah," tambahnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya