Berita

Pasien Covid-19 di ruangan yang dijadikan bangsal sementara di New Delhi, India/AFP

Dunia

Sudah Diperingatkan Pakar Sejak Maret, Pemerintah India Tak Hiraukan Bahaya Mutasi Virus Corona

MINGGU, 02 MEI 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Para pakar kesehatan telah memperingatkan pemerintah India mengenai varian baru virus corona yang lebih menular sejak awal Maret.

Namun terlepas dari peringatan tersebut, pemerintah tidak berupaya untuk penghentikan penyebaran virus. Terlihat dari jutaan orang yang menghadiri festival keagamaan hingga demonstrasi yang digelar oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

Bahkan puluhan ribu petani juga terus menerus melakukan aksi berkemah di New Delhi untuk memprotes kebijakan Modi.


Hal itu disampaikan oleh empat pakar kesehatan yang tergabung dalam INSACOG (Konsorsium Genetika SARS-CoV-2 India), forum penasihat ilmiah yang dibentuk pemerintah pada akhir Desember lalu untuk mendeteksi varian genom virus corona yang mengancam.

Dikutip dari Reuters, kantor Modi belum memberikan tanggapan atas pernyataan tersebut.

Peneliti INSACOG pertama kali mendeteksi B.1.617, yang sekarang dikenal sebagai varian virus India pada awal Februari. Temuan menyebutkan virus tersebut dapat meningkatkan infeksi dengan cepat di beberapa bagian negara.

Setelah itu INSACOG membagikan temuannya dengan Pusat Pengendalian Penyakit Nasional (NCDC) Kementerian Kesehatan sebelum 10 Maret.  

Sekitar tanggal tersebut, INSACOG mulai menyusun draf media statement untuk Kementerian Kesehatan.

Draf itu menguraikan bahwa B.1.617  memiliki dua mutasi signifikan pada bagian virus yang menempel pada sel manusia, dan telah ditemukan pada 15 persen hingga 20 persen dari sampel di Maharashtra.

Disebutkan juga bahwa mutasi yang disebut E484Q dan L452R, "sangat memprihatinkan". Lantaran terdapat virus mutan E484Q yang lolos dari antibodi dan ada data mutasi L452R bertanggung jawab atas peningkatan transmisi.

Dengan kata lain, ini berarti bahwa versi virus yang bermutasi dapat dengan lebih mudah memasuki sel manusia dan melawan respons kekebalan.

Kendati begitu, Kementerian Kesehatan baru mempublikasi temuan tersebut pada 24 Mei, dan tidak menyertakan kata-kata "sangat memprihatinkan".

Menurut para ahli, mereka telah merekomendasikan tindakan yang lebih keras untuk mencegah penularan, seperti meningkatkan pengujian dan karantina.

"Kebijakan harus didasarkan pada bukti dan bukan sebaliknya," ujar ketua kelompok penasehat ilmiah INSACOG, Shahid Jameel.

“Saya khawatir sains tidak diperhitungkan untuk mendorong kebijakan. Tapi saya tahu di mana yurisdiksi saya berhenti. Sebagai ilmuwan, kami memberikan bukti, pembuatan kebijakan adalah tugas pemerintah," tambahnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Menkeu Baru Angkat Bicara Soal Perombakan Pejabat Bea Cukai dan Dirjen Pajak

Senin, 14 September 2026 | 17:28

UPDATE

Dina Sulaeman: Sikap Prabowo Beri Pesan Diplomatik Kuat untuk Palestina

Minggu, 20 September 2026 | 09:51

Ekonom Ungkap Skema Pendidikan Gratis PTN Tanpa Menguras APBN

Minggu, 20 September 2026 | 09:43

Prabowo Berencana Produksi Bensin dari Batu Bara

Minggu, 20 September 2026 | 08:56

Humanika: Jangan Jatuhkan Prabowo Sebelum Lima Tahun

Minggu, 20 September 2026 | 08:49

Sesuai Ambisi Prabowo, Kampus Negeri Jangan Cari Duit dari Mahasiswa Lagi

Minggu, 20 September 2026 | 08:22

Dubes Palestina Ungkap Momen Emosional Saat Peluk Prabowo di Gontor

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Ekonom: Prabowo Tinggal Lanjutkan Pendidikan Gratis dari SBY

Minggu, 20 September 2026 | 08:06

Keretakan Peradaban

Minggu, 20 September 2026 | 07:38

Wadanyon OPM Kodap 35 Bintang Timur Yahukimo Diringkus TNI

Minggu, 20 September 2026 | 06:46

DPD Tawarkan Solusi Netral Fiskal Demi Ekonomi Berlari Kencang

Minggu, 20 September 2026 | 06:19

Selengkapnya