Ubedilah Badrun: Proyek Infrastruktur Bertujuan Melayani Oligarki Predator, Bukan Kepentingan Rakyat Banyak

Proyek infrastruktur yang dikebut Presiden Joko Widodo selama menjabat dinilai bukan murni untuk kepentingan rakyat. Melainkan bertujuan untuk melayani oligarki yang melingkari istana.

Penilaian ini sebagaimana disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5)

"Sejak awal proyek infrastruktur Jokowi itu dari jalan tol hingga IKN (Ibukota Negara) adalah proyek untuk melayani oligarki predator, bukan untuk kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

Ubedilah menilai, proyek jalan tol hingga IKN hanya menguntungkan oligarki. Hal itu, katanya, bisa dicermati dari pembebasan lahan sampai bahan-bahan material untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

“Selain itu juga pembangunan infrastruktur tersebut terlihat tidak menggunakan perencanaan yang matang dan terlihat hanya memenuhi ambisi citra dan terlihat besar pasak daripada tiang. Ada sekitar 36 persen proyek infrastruktur mangkrak dan lelet," jelas Ubedilah.

Puluhan persen proyek infrastruktur yang mangkrak itu, menurutnya, terjadi karena tujuan yang dicapai hanya untuk menguntungkan oligarki predator. Apalagi, berdasarkan catatan Indef, satu kontraktor bisa menangani 10 hingga 20 proyek sekaligus.

“Sementara kondisi keuangan negara saat ini megap-megap, sampai harus nyetak uang sendiri dengan dalih dalam bentuk menjual surat utang negara. Akibatnya utang negara terlihat makin ugal-ugalan dan bengkak hingga lebih dari Rp 6.300 triliun saat ini," pungkas Ubedilah.