Aksi unjuk rasa para pendukung Presiden Brasil Jair Bolsonaro pada Sabtu, 2 Mei 2021/Net
Ribuan warga Brasil menggelar aksi unjuk rasa untuk mendukung Presiden Jair Bolsoonaro untuk mencabut aturan pembatasan Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.
Dua pekan lalu, Bolsonaro mengatakan ia menunggu tanda dari rakyat sebelum mengambil tindakan untuk mencabut pembatasan Covid-19 yang diberlakukan oleh walikota dan gubernur.
Kemudian baru-baru ini, ia mengatakan suatu hari tentara dapat turun ke jalan, untuk memastikan penghormatan terhadap Konstitusi, serta kebebasan untuk datang dan pergi."
Aksi unjuk rasa digelar untuk menanggapi pernyataan Bolsonaro. Aksi dilakukan di Brasilia, Sao Paulo, dan Rio de Janeiro pada Sabtu (1/5). Banyak demonstran membawa bendera Brasil.
Di Rio, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sepanjang pantai Copacabana. Mereka membawa spanduk yang berisi tuntutan agar militer mengintervensi agar memperkuat kekuatan Bolsonaro.
Tuntutan itu dikenal secara luas dengan slogan "Autoriso Bolsonaro" yang berarti "Saya mengizinkan Bolsonaro".
Di Brasilia, ribuan orang berkumpul di Esplanade of Ministries saat Bolsonaro lewat sebentar di atas kepala mereka dengan helikopter.
Mereka yang menggelar aksi tidak mematuhi protokol kesehatan, termasuk memakai masker. Di antara mereka terdapat putra Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro.
"Ini saat kritis dan Bolsonaro membutuhkan dukungan rakyat," kata seorang demonstran berusia 60 tahun, Edvaldo de Paulo, seperti dikutip
AFP.
Sementara itu, para pemimpin oposisi juga menggelar aksi unjuk raasa tandingan, yaitu protes anti-Bolsonaro.
Di media sosial, gerakan anti-Bolsonaro tersebar luas dan disponsori oleh serikat pekerja. Mereka mengkritik berbagai kebijakan presiden itu.
Di antara para oposisi adalah mantan presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang diperkirakan akan menantang Bolsonaro dalam pemilihan tahun depan, dan pendahulunya dari kanan-tengah, Fernando Henrique Cardoso.
Pekan lalu, komisi penyelidikan Senat dibentuk untuk memeriksa penanganan pemerintah terhadap krisis kesehatan. Banyak ahli mengatakan pemerintah tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab.
