Berita

Athari Gauthi Ardi/Net

Politik

Athari: Meski Dilematis, Masyarakat Harus Dukung Larangan Mudik

SABTU, 01 MEI 2021 | 17:10 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Masyarakat harus mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik lebaran tahun ini walaupun dirasa dilematis.  

Dikatakan, anggota Komisi V DPR RI, Athari Gauthi Ardi, mudik jika tidak dilarang dikhawatirkan akan terjadi gelombang kedua yang lebih parah seperti di India saat ini.

"Meskipun delematis dan rasa sedih langkah pemerintah melarang mudik tahun ini karena kondisi pandemi Covid-19 perlu kita dukung. Ini demi untuk menghindari kondisi yang lebih buruk lagi," ujar Athari kepada wartawan, Sabtu (1/5).


Namun demikian, Athari yang juga Ketua Melenial PAN ini berharap agar para petugas di lapangan yang mengantisipasi masyarakat yang tetap nekat mudik untuk tetap bijak dan profesional.

"Yang paling penting juga perlu mendapat perhatian adalah jangan sampai ada petugas-petugas yang berlebihan sehingga malah membuat masyarakat tidak nyaman," ujarnya.

Athari menilai aturan pelarangan mudik ini saat ini seperti dua sisi mata pisau.

"Di satu sisi mudik itu tradisi bagi masyarakat kita sehingga kita tentu merasa sendih kalau tidak bertemu keluarga ataupun mudik di hari lebaran ini. Tetapi di sisi lain, Pak Presiden dan pemerintah tidak menginginkan lonjakan baru seperti yang terjadi di India," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Athari, sudah ditemukan banyak pendatang dari India yang membawa virus yang sama. Tentu saja kondisi ini sangat mengkhawatirkan kalau sampai terjadi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia.

"Makanya pemerintah mengimbau untuk tidak mudik dulu tahun ini agar tidak terjadi lonjakan baru. Dan demi kebaikan dan keselamatan kita semua maka pilihan yang terbaik yang perlu kita lakukan adalah mematuhi dengan tidak mudik tahun ini," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya