Permenkeu Soal Pemberian THR Ke Pejabat Memperjelas Ketidakpedulian Negara Pada Rakyat

Disaat pemerintah belum memiliki formula yang ampuh mengatasi krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak kepada rakyat, berkurangnya pendapatan dan PHK disegala sektor justru membuat satu kebijakan yang melukai hati yakni pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Presiden, Menteri, Anggota DPR dan pejabat negara lainya.

Begitu pendapat Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang terkait pemberian THR kepada Presiden, Menteri, Anggota DPR dan pejabat negara lainnya.

"Peraturan Menteri Keuangan 42/PMK.05/2021 soal pemberian THR bagi anggota dewan, Presiden, menteri memperjelas tak peka dan pedulinya negara pada kehidupan riil rakyat saat ini," sesal Edy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (1/5).

Aktivis yang akrab disapa Eq ini berpendapat, dalil pemerintah soal pemberian THR bagi pejabat negara untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sangatah mustahil. Pasalnya, mengharapkan ekonomi naik di tengah pandemi itu tidak mungkin.

Ia mengulas, dalam Bab 2 pasal 2 Permenkeu 42/PMK.05/2021 itu menyebut bahwa pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

"Apa sudah benar mereka mengabdi pada bangsa dan negara? Apa barometer nya? Jadi pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang jauh dari harapan rakyat," demikian Eq.