Berita

PM India Narendra Modi/Net

Dunia

Angka Kasus Terus Merangkak, 100 Ilmuwan Ajukan Petisi Kepada Modi Untuk Buka Akses Data Medis India

SABTU, 01 MEI 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ilmuwan dan ahli biologi India mempertanyakan komitmen pemerintah dalam penanganan pandemi.

Mereka kecewa karena lambatnya tindakan di awal, menimbulkan pertanyaan, dengan jumlah kasus yang meningkat setiap hari -bahkan tertinggi dalam beberapa hari terakhir-, apakah database Dewan Riset Medis India (ICMR), tidak berfungsi dengan baik, sehingga pemerintah 'tidak menyadari' pergerakan angka kasus?
India mengalami lonjakan luar biasa pada gelombang kedua pandemi. Dalam beberapa hari belakangan, lebih dari 3.000 kematian dalam 24 jam.

Sekitar 100 ilmuwan India mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk membujuk ICMR agar meningkatkan akses ke bank datanya. Di antara mereka adalah ahli biologi dan spesialis dalam pemodelan penyakit dan pengurutan genom dari beberapa lembaga penelitian terkemuka di India.

Sekitar 100 ilmuwan India mengajukan petisi kepada Perdana Menteri Narendra Modi untuk membujuk ICMR agar meningkatkan akses ke bank datanya. Di antara mereka adalah ahli biologi dan spesialis dalam pemodelan penyakit dan pengurutan genom dari beberapa lembaga penelitian terkemuka di India.

“Database ICMR tidak dapat diakses oleh siapa pun di luar pemerintah dan mungkin juga oleh banyak orang di dalam pemerintahan. Kebanyakan ilmuwan -termasuk beberapa yang diidentifikasi oleh Departemen Sains dan Teknologi dan NITI Aayog untuk mengembangkan model prediksi baru untuk India - tidak memiliki akses ke data ini,” bunyi petisi yang diajukan, seperti dikutip dari The Hindu, Jumat (30/4).

Ketika India menghadapi gelombang kedua pandemi yang menakutkan dengan lebih dari 350.000 kasus baru ditambahkan setiap hari, pertanyaan telah diajukan tentang apakah pemerintah dan ilmuwannya tidak tahu apa-apa, tanya mereka.

Para pembuat petisi menolak  kebijakan pemerintah tentang Atmanirbhar Bharat (India Mandiri, yang dipopulerkan Modi) yang telah membuat impor peralatan dan reagen ilmiah menjadi 'proses yang sangat membosankan dan memakan waktu' yang membutuhkan persetujuan di tingkat Sekretaris Kementerian.

“Hal ini telah mengurangi kemampuan ilmuwan untuk meningkatkan pengujian dengan mengembangkan platform pengujian baru. Ini juga telah mengganggu kemampuan kami untuk mengurutkan genom virus, untuk pengawasan dengan cepat dan akurat. "

"Pembatasan seperti itu, pada saat ini, hanya berfungsi untuk menghalangi kemampuan kami dalam menangani Covid-19. Kami meminta ncabutan pembatasan ini,” lanjut petisi itu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya