Berita

Presiden Mahmoud Abbas/Net

Dunia

Turki Bersedih Atas Penundaan Pemilu Palestina, Desak Israel Tidak Halangi Proses

SABTU, 01 MEI 2021 | 12:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Turki angkat bicara soal keputusan Presiden Mahmoud Abbas yang menunda pemilihan Palestina dengan alasan belum mendapat ijin dari Israel.

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat (30/4) bahwa mereka merasa sedih dengan keputusan tersebut.

Alasan utama untuk menunda pemungutan suara, kata pernyataan itu, adalah bahwa Israel tidak menanggapi seruan pemerintah Palestina untuk mengadakan pemilihan di Yerusalem Timur dan tidak mengizinkan kampanye pemilihan dilakukan.


"Kami menyerukan kepada Pemerintah Israel untuk mengakhiri kebijakan yang menghalangi dan untuk menghormati ketentuan Perjanjian Sementara Oslo 1995, sehingga pemilihan Palestina akan dilakukan secepat mungkin," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu (1/5).

“Pada catatan terpisah, kami berharap bahwa keputusan untuk menunda pemilu tidak akan berdampak negatif pada proses rekonsiliasi intra-Palestina, yang sangat penting bagi negara kami. Kami mendorong semua kelompok Palestina untuk terus bekerja menuju persatuan dan rekonsiliasi," bunyi pernyataan itu.

Sebelumnya, Palestina diperkirakan akan menggelar pemilu legislatif pada 22 Mei dan pemilu presiden pada 31 Juli untuk pertama kalinya dalam 15 tahun.

Presiden Palestina pada Kamis mengatakan mereka tidak akan mengadakan pemilihan dengan Yerusalem dikecualikan dari pemungutan suara.

"Kami tidak akan ikut pemilu tanpa Yerusalem yang diduduki, saya ingin pemilu di Yerusalem seperti di Tepi Barat," kata Abbas dalam pidato yang disiarkan televisi.

Dia mengatakan pihak Israel belum memberikan jawaban atas permintaan Palestina untuk mengadakan pemungutan suara di Yerusalem karena tidak ada pemerintah Israel yang mengambil keputusan seperti itu.

Abbas, bagaimanapun, menekankan bahwa setelah Israel mengizinkan pemilihan di Yerusalem, pemungutan suara akan diadakan dalam waktu seminggu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya