Koordinator MAKI, Boyamin Saiman/Ist
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta DPR melakukan pengawasan serta pengawalan atas pencairan dan penggunaan dana penyertaan modal negara (PMN) pada sembilan BUMN sebesar Rp 42,38 triliun.
Hal itu penting karena menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, ada informasi dugaan oknum yang berupaya mengeruk keuntungan pribadi dari PMN BUMN tersebut.
"Sehingga untuk pencegahannya kami mengajukan permohonan pengawasan dan pengawalan ini kepada DPR RI," kata Boyamin dalam keterangannya, Jumat (30/4).
Ia berharap DPR dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maupun suap, pemerasan, serta gratifikasi dari oknum-oknum nakal.
"Oknum nakal ini dapat dari mana pun, baik eksternal maupun internal tanpa menuduh sebelum adanya bukti-bukti yang mencukupi," jelasnya.
Adapun sembilan BUMN yang menerima PMN tersebut antara lain, pertama, PT PLN sebesar Rp 5 triliun untuk pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan.
Kemudian PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun untuk penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya. PT Pelindo III sebesar Rp 1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).
Kemudian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun untuk menjaga risk based capital (RBC) 120 persen suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang. PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 6,2 triliun untuk modal kerja dalanm mengerjakan proyek pemerintah yakni pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu.
Lalu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP. PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor (
national interest account).
Terakhir PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2023 di TanaMori-Labuan Bajo.
