Berita

Aksi unjuk rasa menolak kudeta militer di Myanmar/Net

Dunia

Hadapi Krisis Ganda, Jutaan Warga Myanmar Jatuh Ke Jurang Kemiskinan

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 16:50 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP) memperingatkan, hampir setengah populasi Myanmar bisa jatuh ke dalam jurang kemiskinan pada 2022.

Bukan hanya diakibatkan oleh pandemi Covid-19, krisis yang dialami Myanmar juga semakin pelik dengan adanya kekacauan pasca kudeta militer.

Dalam laporan yang dirilis pada Jumat (30/4), UNDP mengatakan krisis ganda tersebut mendorong jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan.


"Covid-19 dan krisis politik yang sedang berlangsung menambah guncangan yang mendorong mereka yang paling rentan kembali dan semakin dalam ke dalam kemiskinan," ujar Asisten Sekretaris Jenderal PBB dan Direktur Regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, Kanni Wignaraja.

"Pencapaian pembangunan yang dicapai selama satu dekade transisi demokrasi, betapapun tidak sempurnanya, akan terhapus dalam hitungan bulan," tambahnya.

Menurut UNDP, Myanmar akan mengalami kemunduran seperti tahun 2005, ketika di bawah kekuasaan militer dan separuh penduduk miskin.

Data UNDP menunjukkan, pada akhir tahun lalu, rata-rata 83 persen rumah tangga melaporkan pemotongan pendapatan hampir setengahnya karena pandemi.

Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan meningkat 11 persen karena efek sosio-ekonomi pandemi.

Di sisi lain, situasi keamanan juga memburuk, ancaman terhadap keamanan hak asasi manusia dan pembangunan dapat meningkatkan angka kemiskinan hingga 12 persen pada awal tahun depan.

Laporan tersebut mengatakan perempuan dan anak-anak akan menanggung beban terberat dari krisis.

"Separuh dari semua anak di Myanmar bisa hidup dalam kemiskinan dalam satu tahun," kata Wignaraja.

“Seperti yang dinyatakan oleh Sekjen PBB, skala krisis membutuhkan tanggapan internasional yang mendesak dan terpadu,” pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya