Berita

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo/Net

Dunia

Penunjukkan Houthi Sebagai Teroris Dibatalkan Biden, Pompeo: Mereka Ingin Menenangkan Ayatollah, Itu Bahaya

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 08:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Joe Biden yang membatalkan penunjukkan Houthi sebagai kelompok teroris, mendapat kritik dari mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Dalam sebuah wawancara bersama Al-Arabiya, Pompeo bahkan mengatakan keputusan Biden adalah sebuah 'kesalahan besar'. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya akan menempatkan negara sekutu dalam bahaya, tetapi juga orang Amerika di kawasan itu.

"Tidak ada yang membantah bahwa Houthi adalah teroris," katanya, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (29/4).


"Pemerintah tidak mengatakan kami mencabut sanksi hari ini karena mereka bukan lagi teroris. Mereka mencabutnya karena mereka ingin menenangkan 'Ayatollah', dan mereka ingin menenangkan para mullah di Iran. Itu berbahaya," lanjut Pompeo.

"Iran akan menganggap ini sebagai tanda kelemahan yang kemudian akan menghadirkan risiko nyata bagi mitra Arab kami, mitra dan teman Israel kami, dan bagi orang Amerika yang bepergian ke seluruh dunia," ungkapnya.

Houthi, yang didukung Iran di Yaman, terus menyerang Arab Saudi dengan menembakkan rudal balistik dan menggunakan drone bermuatan bahan peledak untuk menargetkan warga sipil di Kerajaan.

Namun, sebagian besar serangan telah digagalkan, menurut Koalisi Arab.

"Saya tidak tahu bagaimana Anda meyakinkan Houthi untuk tidak membawa persenjataan itu dan menembakkan rudal ke Arab Saudi selatan untuk membuat orang Amerika yang sedang bepergian ke Arab Saudi dalam bahaya. Saya tidak mengerti," kata mantan orang kepercayaan Donald Trump itu.

"Saya tidak tahu bagaimana pemerintahan Biden berpikir mereka akan mengakhiri perang itu tanpa benar-benar menenangkan Iran, sehubungan dengan Yaman," demikian Pompeo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya