Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat jumpa pers seusai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PKS/RMOL

Politik

Ketum Golkar: PKS Juga Dukung Pemerintah Larang Mudik 2021

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 20:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PKS sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021. Hal ini selaras dengan pandangan DPP Partai Golkar dalam rangka menekan laju penularan Covid-19 di tanah air.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat jumpa pers seusai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (29/4).

"Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, PKS juga mendukung kebijakan pemerintah untuk larangan mudik," ujar Airlangga.


Airlangga menuturkan, situasi pandemi Covid-19 ini tentunya Indonesia harus mempelajari dari kejadian gelombang ke-3 di negara lain seperti di India yang per hari tembus 300.000 kasus.

"Dan tentu beberapa negara lain juga terjadi third wave dan ini membawa kita untuk ingat dan waspada dan berhati-hati," ucapnya.

Atas dasar itu, Golkar dan PKS sepakat mendukung pemerintah melarang mudik lebaran 2021 dalam rangka mengedepankan kepentingan keselamatan jiwa rakyat Indonesia.

"Sehingga tentu ini akan kita sama-sama, pemerintah telah mengambil keputusan dan tentu didukung oleh partai partai yang ada," demikian Airlangga.

Turut hadir saat jumpa pers mendampingi Airlangga, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Nurul Arifin, dan pengurus Partai Golkar yang lainnya.

Sementara dari DPP PKS ada Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati serta elite PKS lainnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya