Berita

Ilustrasi

Politik

Pasca WN India Lolos Karantina, Komisi IX DPR: Jangan Kecolongan Lagi, Usut Sampai Tuntas

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 13:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Desakan pada pemerintah agar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas bandara Soekarno-Hatta terus disuarakan.

Hal itu berkenaan dengan dugaan masuknya ratusan Warga Negara India ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat sewaan dan lolos dari karantina kesehatan karena diduga menyogok.

"Kasus ini hanya yang kebetulan terungkap, yang tidak terungkap bisa jadi lebih banyak. Pastikan seluruh petugas di bandara yang memiliki wewenang terkait diperiksa. Saya menduga ada mafia karantina kesehatan yang melibatkan orang dalam," kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Kamis (29/4).


Meskipun pada kasus ini, polisi sudah menetapkan beberapa tersangka yang salah satunya adalah pensiunan Disparekraf DKI Jakarta. Netty meminta pemerintah membongkar dan mengusut tuntas persoalan tersebut hingga ke akar-akarnya.

"Kasus ini harus dibongkar dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita tidak ingin kasus ini berhenti hanya di tersangka saja, tapi harus sampai mengungkap seluruh jaringan mafia karantina kesehatan. Jangan sampai terulang lagi," tegasnya.

Menurut legislator PKS ini, keselamatan dalam negeri harus diutamakan karena di beberapa negara, termasuk India, saat ini sedang terjadi lonjakan kasus yang mengerikan.

"Bagaimana mungkin mereka bisa bebas masuk begitu saja ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 dengan keterbatasan jumlah vaksin, ruang isolasi, faskes, nakes dan lain-lainnya," cetusnya.

Pemerintah, kata dia, harus waspada memperketat akses masuk dan skrining ketat dengan alat yang lebih canggih agar hasilnya akurat dalam rangka memproteksi masyarakat Indonesia dari pagebluk Covid-19.

"Jangan sampai kita kecolongan lagi dan menimbulkan masalah kedepannya," tegasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya