Berita

Presiden FIlipina Rodrigo Duterte/Net

Dunia

Duterte: Meski Punya Utang Budi, Kedaulatan Filipina Tak Bisa Ditawar China

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 13:35 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Meskipun China telah banyak membantu Filipina, namun tidak berarti Manila mengorbankan kedaulatannya.

Sepertinya itu yang ingin disampaikan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ketika menegaskan bahwa ia tidak akan menghentikan patroli militernya di Laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (28/4), Duterte mengatakan Filipina telah berutang budi pada China untuk banyak hal, termasuk vaksin Covid-19 yang gratis.


Namun Duterte menekankan, klaim Filipina di Laut China Selatan tidak dapat ditawar.

"Saya akan memberi tahu China, kami tidak ingin masalah, kami tidak ingin perang. Tetapi jika Anda menyuruh kami pergi, tidak," tegasnya, seperti dikutip AFP.

"Ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikompromikan, seperti kita mundur. Ini sulit. Saya berharap mereka mengerti, tapi saya memiliki kepentingan negara saya juga untuk melindungi," jelas dia.

Dalam beberapa waktu terakhir, China dan Filipina terlibat dalam ketegangan di Laut China Selatan. Itu terjadi ketika Beijing menolak untuk menarik kapal-kapalnya dari Whitsun Reef yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

Duterte yang dikenal berupaya untuk mendekatkan diri pada China berada di bawah tekanan domestik untuk mengambil tindakan yang lebih keras.

Di tengah ketegangan yang terjadi, penjaga pantai Filipina melakukan latihan di dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, serta pulau Batanes.

Scarborough merupakan salah satu tempat memancing terkaya di kawasan itu, yang telah lama menjadi titik api perselisihan antara Manila dan Beijing.

Menanggapi latihan tersebut, kementerian luar negeri China pada Senin (26/4) mengatakan Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.

Selain itu, Filipina juga telah meningkatkan "patroli kedaulatan" yang melibatkan angkatan laut, penjaga pantai dan perikanan di Kepulauan Spratly.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya