Berita

Presiden Joe BIden/Net

Dunia

Menlu AS: Pernyataan Biden Soal Genosida Armenia Tidak Bermaksud Menyalahkan Turki

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 07:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken angkat bicara mengenai polemik pernyataan kontroversial Presiden Joe Biden yang menyebut peristiwa 1915 sebagai genosida, sebuah langkah yang mengundang kemarahan pemerintah Turki.

Menurutnya, pernyataan Biden sama sekali bukan mau menyalahkan Ankara, melainkan untuk menghormati para korban dalam tragedi tersebut.

Berbicara di acara virtual dengan media asing pada Rabu (27/4), Blinken mengatakan pengakuan Biden seharusnya tidak mengejutkan karena Presiden AS "menyatakan pandangan yang dia pegang selama bertahun-tahun, dan dia sangat jelas tentang itu."


"Seperti yang dicatat Presiden, peringatan Hari Peringatan adalah untuk menghormati para korban, bukan untuk menyalahkan. Dan tentu saja, fokus yang kami berikan pada peristiwa-peristiwa yang terlibat ini di masa-masa memudarnya Kekaisaran Ottoman," kata Blinken, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis (29/4).

Blinken mengatakan penting untuk dicatat bahwa Biden memiliki percakapan yang baik dengan Erdogan dan ada banyak masalah dan bidang di mana kedua negara bekerja sama.

"Turki adalah sekutu penting bagi Amerika Serikat dan NATO. Kami telah bermitra dalam banyak kepentingan regional bersama, kepentingan global," kata Blinken, menambahkan bahwa AS-Turki sejauh ini memiliki hubungan bilateral yang kuat dan memiliki banyak kesepakatan.

Sabtu pekan lalu Joe Biden menyebut peristiwa 1915 sebagai genosida, melanggar tradisi yang telah lama dipegang oleh Presiden Amerika untuk tidak menggunakan istilah tersebut.

Turki dengan cepat menolak istilah tersebut dan menyatakannya batal demi hukum.

Presiden Recep Tayyip Erdogan bahkan menyebut pernyataan Biden tidak berdasar, tidak adil dan bertentangan dengan fakta tentang peristiwa menyakitkan yang terjadi lebih dari seabad lalu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya